KPK Panggil Sekda Tanah Bumbu Terkait Mardani Maming

Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

KPK memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Ambo Sakka, terkait perkara dugaan korupsi izin pertambangan di wilayah Tanah Bumbu. Dalam perkara ini, KPK menjerat Mardani Maming sebagai tersangka.

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan Ambo dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Ia akan dimintai keterangan untuk Mardani Maming yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu.

Dalam pemeriksaan hari ini, KPK juga memanggil dua saksi lainnya: Eka Risnawati (ibu rumah tangga) dan Fajar Hamzah (mahasiswa).

Ali tidak membeberkan materi apa yang akan digali dari ketiga saksi tersebut. Ali hanya menyebut bahwa mereka akan menjalani pemeriksaan hari ini di Polda Kalimantan Selatan.

"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tersangka MM [Mardani Maming] di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9).

Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK yang baru Ali Fikri menyampaikan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Dalam perkaranya, Maming dijerat dugaan korupsi peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi dan produksi di Tanah Bumbu. Ia diduga menerima suap dalam proses peralihan tersebut.

Suap diduga diterima Maming dari Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara. Tujuannya, agar Maming selaku Kepala daerah mengalihkan IUP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) di Tanah Bumbu.

Maming dalam perkara ini merupakan tersangka tunggal karena pemberinya yakni Henry sudah meninggal pada 2021.

Dalam kasusnya, KPK menemukan adanya dugaan peran krusial Mardani Maming selaku Bupati Tanah Bumbu dalam peralihan izin pertambangan tersebut.

Tersangka kasus dugaan suap Mardani H Maming tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Mardani Maming juga diduga meminta Henry Soetio mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan. Pengelolaan pelabuhan ini diduga dimonopoli PT Angsana Terminal Utara milik Mardani Maming.

Kemudian, setelah PT Prolindo Cipta Nusantara beroperasi dalam penambangan batubara berkat pelimpahan izin tersebut, Mardani Maming diduga mendirikan beberapa perusahaan. Perusahaan ini diduga untuk menyamarkan aliran suap dari Henry Soetio kepada Mardani Maming.

Sebab dalam pendiriannya, diduga difasilitasi dan dibiayai oleh PT Prolindo Cipta Nusantara. Akan tetapi, perusahaan itu dipegang oleh sejumlah pihak yang masih terafiliasi dengan Mardani Maming.

KPK menduga aliran uang disamarkan dengan kerja sama bisnis PT Prolindo Cipta Nusantara dengan perusahaan-perusahaan milik Maming itu.

KPK meyakini ada duit senilai Rp 104 miliar uang mengalir dari perusahaan Henry Soetio ke perusahaan-perusahaan yang dibuat oleh Mardani Maming itu. Uang itu, merupakan fee atas peralihan izin yang telah ia terbitkan.

Diduga, uang itu diterima oleh Mardani Maming dalam bentuk tunai maupun transfer sekitar Rp 104,3 miliar dalam kurun waktu 2014 sampai 2020.

Mardani Maming sudah membantah sangkaan penerimaan suap tersebut. Bahkan menjadi bahan gugatan terhadap KPK, namun Maming kalah di praperadilan yang digelar di Pengadilan Jakarta Selatan.

Maming menyebut hubungannya dengan perusahaan Henry tersebut merupakan relasi bisnis: business to business

Dalam perkara ini, Mardani Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.