KPK Panggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI

Anggota DPR RI F-NasDem Fauzi H Amro. Foto: Dok. Pribadi

KPK memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, pada Rabu (30/4). Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi CSR BI.

"Hari ini Rabu (30/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan.

Selain Fauzi, KPK juga memanggil anggota Komisi XI DPR RI yang juga dari NasDem, Charles Meikyansah.

Ketua DPP NasDem Charles Meikiansyah. Foto: NasDem

Tessa belum merinci materi pemeriksaan yang akan dicecar penyidik kepada mereka, namun hingga saat ini mereka belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Tessa.

Fauzi dan Charles sedianya juga sudah pernah dipanggil pada Kamis (13/3) lalu. Namun mereka absen dari panggilan tersebut.

Belum ada tanggapan atau komentar dari keduanya terkait pemanggilan oleh penyidik KPK tersebut. Belum diketahui juga kaitan keduanya dalam kasus dana CSR BI tersebut.

Dalam kasus ini, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk ruang kerja Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pada Senin malam, 16 Desember 2024.

Tak hanya itu, penyidik lembaga antirasuah juga menggeledah salah satu direktorat di Kantor OJK, pada Jumat, 19 Desember 2024, tetapi KPK belum mengungkapkan ruangan direktorat yang dimaksud dalam penggeledahan tersebut.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan berjalan ke ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Terbaru, KPK juga menggeledah rumah milik anggota DPR RI 2024-2029 fraksi Gerindra Heri Gunawan, yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu malam (5/2) hingga Kamis dini hari (6/2).

Dari hasil penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Kasus CSR BI

Adapun dalam kasus ini, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum. Belum ada tersangka yang dijerat.

Dalam perkara ini, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa sebagian dana CSR yang ada diberikan kepada yang tidak semestinya.

"Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen daripada sebagian dari pada itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang-lebih seperti itu," ujar Rudi kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (17/12) lalu.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan, Kamis (16/11/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Ia menduga adanya aliran dana CSR tersebut diberikan kepada yayasan yang tidak tepat.

"Yayasan, ada yayasan-yayasan, yang kita duga tidak tepat untuk diberikan," imbuh dia.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, juga menjelaskan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan dalam kasus korupsi tersebut.

Menurutnya, dana CSR yang ada tidak digunakan sesuai peruntukannya.

"Perusahaan memberikan CSR yang digunakan untuk, ada misalkan kegiatan sosial misalnya, membangun rumah, tempat ibadah, membangun fasilitas yang lainnya, jalan-jembatan dan lain-lainnya. Kalau itu digunakan sesuai peruntukannya, tidak ada masalah," tutur Asep kepada wartawan, Rabu (18/9) lalu.

"Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya," kata dia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (24/1/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dia memastikan BI bersikap kooperatif dan mendukung upaya penyidikan yang dilakukan KPK terkait penanganan kasus itu.

KPK. Foto: Hedi/kumparan