KPK Perbaharui Surat DPO Harun Masiku, Ini Penampakannya

Tersangka korupsi eks caleg PDIP Harun Masiku. Foto: Twitter/@efdesaja

KPK memperbaharui surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap eks caleg PDIP Harun Masiku. Buronan legendaris KPK itu sudah buron selama 4 tahun sejak 2020 lalu.

Dalam surat DPO tersebut, KPK menampilkan 4 foto Harun yang berbeda. Ada yang formal hingga menampilkan gaya tangan metal.

Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Nurul Ghufron tertanggal 5 Desember 2024 dan teregister dengan nomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024.

Di situ juga dijelaskan identitas lengkap Harun, mulai dari tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, NIK, nomor paspor, hingga ciri fisik.

Harun digambarkan memiliki tinggi badan 172 cm, rambut hitam, kulit sawo matang. Dengan ciri khusus berkacamata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Telp. (021-25578300)," demikian tertulis dalam surat DPO tersebut.

Harun Masiku. Foto: Dok. Istimewa

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan surat DPO ini diterbitkan sebagai bentuk pembaharuan.

"DPO tersebut merupakan update atas DPO yang diterbitkan awal. Tahun 2020," ujar Tessa kepada wartawan, Jumat (6/12).

Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK saat OTT pada awal 2020 itu masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron.

Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.

Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Salah satunya adalah staf Hasto yang bernama Kusnadi.