KPK Periksa 2 Eks Pejabat Perusahaan BUMN Terkait Kasus Korupsi Jual Beli Gas

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK melakukan pemeriksaan terhadap dua orang eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (PT IAE) 2017-2021.

Dua orang mantan Dirut PT Pertamina (Persero) tersebut yakni Dwi Soetjipto yang menjabat pada periode 2014-2017 dan Elia Massa Manik yang menjabat pada kurun 2017-2018.

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (18/2).

KPK periksa Dirut PT Pertamina 2014-2017 Dwi Soetjipto terkait kasus korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (PT IAE) 2017-202 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Adapun kedua eks Dirut PT Pertamina (Persero) tersebut tampak hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Dwi Soetjipto terlihat hadir mengenakan kemeja berlengan panjang berwarna putih. Sementara, Elia Massa Manik hadir mengenakan kemeja berlengan pendek dengan motif kotak-kotak berwarna putih abu-abu.

Selain Dwi Soetjipto dan Elia Massa, ada dua saksi lain yang dipanggil KPK untuk diperiksa hari ini. Mereka adalah mantan komisaris PT Pertamina (Persero) Edwin Hidayat Abdullah dan eks komisaris PT PGN Fajar Harry Sampurno.

KPK periksa Dirut PT Pertamina 2017-2018 Elia Massa Manik terkait kasus korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (PT IAE) 2017-2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Adapun para saksi yang dipanggil itu belum berkomentar terkait pemeriksaannya. Belum diketahui juga keterkaitan mereka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Sementara itu, KPK juga belum membeberkan materi yang ingin digali oleh penyidik dari para saksi tersebut.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meski, KPK belum mengumumkan identitasnya. KPK juga belum membeberkan konstruksi kasus yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah itu.

KPK juga sudah mencegah dua orang ke luar negeri dalam kasus ini. Akan tetapi, belum diketahui identitasnya.

Tanggapan PGN

PT PGN Tbk menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. PGN juga berkomitmen untuk selalu mendukung dan membantu KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sampai dengan saat ini, kami memantau secara saksama proses hukum yang masih berjalan di KPK atas dugaan masalah ini. Kami memastikan bahwa langkah penegakan hukum oleh KPK ini tidak akan mengganggu kegiatan operasional, layanan terhadap pelanggan serta bisnis perusahaan ke depan,” kata Sekretaris Perusahaan PT PGN Rachmat Hutama.

Rachmat melanjutkan, PGN siap bekerja sama dengan KPK dan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. PGN tentunya juga sudah memiliki ketentuan baku terkait penanganan masalah hukum.

“Fokus kami saat ini mengikuti perkembangan proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK,” pungkasnya.