KPK: Pj Kepala Daerah Tak Mampu Perbaiki Tata Kelola Pemda dan SPI, Misalnya DKJ

Mendagri Tito Karnavian melantik sembilan Pj Gubernur pengganti kepala daerah yang purna tugas per 5 September 2023 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/9/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK telah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Salah satu penilaian itu menyasar 508 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Dari hasil survei, KPK mengungkapkan penjabat (Pj) kepala daerah tidak memengaruhi perbaikan tata kelola di daerah yang dipimpinnya.

"Kalau di-test secara statistik, penjabat itu tidak berpengaruh untuk perbaikan tata kelola di daerah," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam media briefing hasil SPI 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan sambutan saat meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dari hasil SPI, secara keseluruhan daerah yang dipimpin oleh Pj kepala daerah mengungkapkan surveinya tidak membaik. Padahal, kata Pahala, Pj tersebut tidak terbebani biaya politik untuk memimpin daerah tersebut.

Salah satu daerah yang dipimpin oleh Pj kepala daerah namun tidak menunjukkan adanya perbaikan nilai integritas yakni Provinsi DKI Jakarta.

"Teorinya kalau penjabat ini, kan, dia tidak pakai biaya politik, kan, gitu, ya. Artinya, kalau dia jadi pejabat, harusnya dia tidak terbeban untuk ngumpulin duit lah, gitu," kata dia.

"Jadi, harusnya SPI-nya membaik. Tapi, kita lihat enggak begitu, penjabat itu ternyata enggak ada pengaruhnya buat SPI. Ada beberapa daerah misalnya DKI, ya, itu turun," tambahnya.

Pahala mengungkapkan, daerah yang disurvei tersebut merupakan daerah yang dipimpin oleh Pj selama 1 hingga 2 tahun. Namun, alih-alih membawa perbaikan, justru nilai integritas daerah yang dipimpin Pj tersebut makin menurun.

"Padahal penjabatnya kita pilih yang 2 tahun dan 1 tahun [memimpin], lho. Jadi bukan penjabat yang 1 bulan 2 bulan, enggak," pungkas dia.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, saat media briefing hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Dalam SPI 2024, KPK melakukan penilaian terhadap 604 instansi yang terdiri dari 508 pemerintah kabupaten/kota, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, dan 2 BUMN. Hasilnya, indeks integritas nasional tahun ini mencapai skor 71,53.

KPK juga membagi kategori dari masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Tiap kategori tersebut, dibagi lagi menjadi tipe besar, sedang, dan kecil.

Pahala mengatakan, terjadi peningkatan nilai integritas dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ada peningkatan skor SPI. Jadi kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat 70," kata Pahala dalam acara Peluncuran SPI di KPK, Jakarta, Rabu (20/1).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan sambutan saat meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ia menjelaskan penilaian SPI ini dibagi dalam 3 kategori, yakni merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga). Skor yang didapat kali ini masih dalam kategori waspada.

"Jadi, kira-kira secara nasional kita baru ada di tingkat yang kuning bawah," ucapnya.

Survei itu dilakukan dari 601.453 responden yang terdiri dari 390.754 ribu pegawai di internal kementerian/lembaga, pemprov, dan pemda; 201.927 dari masyarakat; dan 8.772 ahli.

Proses survei dilakukan secara daring menggunakan kuesioner yang dikirim kepada para responden melalui WhatsApp dan email.