KPK: Riezky Aprilia Ditawari Jadi Komisaris BUMN Agar Mau Diganti Harun Masiku

Anggota DPR Riezky Aprilia (tengah) berjalan menuju mobilnya seusai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/2). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

KPK mengungkapkan anggota DPR RI, Riezky Aprilia, sempat ditawari untuk menjadi Komisaris BUMN. Tawaran itu agar ia rela melepaskan posisinya untuk digantikan Harun Masiku.

Hal itu diungkapkan tim Biro Hukum KPK dalam sidang gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Riezky merupakan caleg DPR terpilih pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum pencoblosan. Dalam Pileg 2019 di Dapil Sumsel I, Riezky meraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin. Sehingga KPU, dengan merujuk UU Pemilu, menetapkan Riezky sebagai caleg DPR terpilih.

Namun, diduga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lebih menginginkan Harun yang ditetapkan sebagai caleg DPR terpilih. Padahal, suara yang diperoleh Harun hanya menempati posisi keenam.

Untuk mengupayakan hal tersebut, Hasto diduga meminta anak buahnya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk menghubungi Riezky. Pada 25 September 2019, Saeful menemui langsung Riezky di Singapura.

Poster bergambar Harun Masiku ditempel saat peserta aksi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi teatrikal di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Dalam pertemuan tersebut, Saeful Bahri mengatakan jika diutus dan diperintah oleh Pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya untuk mengundurkan diri dari Caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN," ujar tim Biro Hukum KPK.

Namun rupanya, Riezky tetap teguh pada pendiriannya untuk menjadi wakil rakyat. Penawaran tersebut pun ditolak mentah-mentah oleh Riezky.

"Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan," kata tim Biro Hukum KPK.

Mendengar keputusan Riezky, Hasto tetap berkukuh agar Harun bisa melenggang ke Senayan.

"Dengan cara memerintahkan dan mengendalikan operasi senyap yang dilakukan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah," ungkap tim Biro Hukum KPK.