KPK Sarankan Protokoler Kepala Daerah Dikurangi: 'Pasukan' Jangan Terlalu Banyak

Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers terkait penetapan status tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyarankan kepada para kepala daerah untuk tidak menggunakan terlalu banyak protokoler. Hal ini dinilai sebagai bagian dari program efisiensi anggaran.

"KPK ini sudah super efisien. Sejak zaman dulu. 2018 saya masuk sini sudah efisien. Enggak ada kami terlalu banyak protokoler," ujar Setyo dalam acara peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

"Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi Bapak Ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangilah, itu bagian dari efisiensi," tambah dia.

Setyo berharap jangan sampai para kepala daerah menggunakan terlalu banyak protokoler. Apalagi protokoler yang mendampingi sampai menyerupai pasukan.

"Jangan sampai 'pasukannya' terlalu banyak. Ada protokol, ada Spri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain, banyak sekali," ujar dia.

Dia menyebut, dengan meminimalisasi penggunaan protokoler otomatis juga menurunkan penggunaan anggaran.

"Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu. Ya, saya kemarin ke Magelang hanya berdua aja tuh. Baik-baik saja, alhamdulilah, lancar, tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu soal efisiensi," tuturnya.