KPK Sebut Ada 2 Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Gempa Cianjur

Petugas penyelamat mengeluarkan sepeda motor saat mereka bekerja untuk menemukan anak hilang yang diyakini terjebak di reruntuhan rumah yang runtuh di Cugenang di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (24/11/2022). Foto: Adek Berry/AFP

KPK membenarkan adanya laporan terkait dugaan penyelewengan dana gempa Cianjur. Bahkan, laporan yang sama kembali masuk di bagian pengaduan masyarakat.

"Ya, tentu kami mengkonfirmasi dan informasi yang kami peroleh memang benar ada laporan yang dimaksud dan kemudian juga ada laporan susulan ke pengaduan masyarakat, ini informasi yang terbaru," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Selasa (27/12).

Namun Ali belum menerangkan lebih rinci soal laporan terbaru tersebut. Ia juga tak menyebut spesifik pelapor dan terlapornya siapa. Juga belum diterangkan laporan ini terkait dugaan penyelewengan dana secara spesifiknya.

Juru Bicara KPK Ali Fikri disela Acara Hakordia 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Yang pasti bahwa kami tidak bisa sampaikan siapa pelapornya, materinya apa, karena pasti petugas pengaduan masyarakat berikutnya akan koordinasi pihak pelapor," ujar dia.

Laporan pertama dilayangkan oleh Acsenahumanis Respons Foundation. Terlapornya Bupati Cianjur Herman Suherman.

Mereka menduga Herman telah menyelewengkan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur.

Bantuan itu disebut diberikan oleh Emirates Red Crescent berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan dan 500 lampu bertenaga solar serta baterai charge untuk di tenda.

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutterstock

"Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," kata perwakilan dari Acsenahumanis Respons Foundation usai membuat laporan.

Dia berujar, Herman memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingannya serta tidak disalurkan sebagaimana semestinya.

"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan ke partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," beber dia.

Pelapor khawatir, Bupati juga melakukan penyelewengan lainnya terhadap bantuan kemanusiaan akibat Gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut.

"Ini baru bantuan [logistik], belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan," ujarnya.

Dua laporan tersebut pun, kata Ali, masih dalam proses verifikasi dan telaah untuk memastikan proses administratif dari pelaporan itu sudah sesuai atau belum.

"Artinya apa, karena pasti tindak lanjuti dengan koordinasi dengan pihak pelapornya, begitu ya, pencarian data dan informasi oleh petugas Pengaduan Masyarakat dalam rangka verifikasi dan telaahan," tambah Ali.

Para pengungsi di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat krisis air dan sanitasi. Foto: Dok. Istimewa

"Itu dibutuhkan waktu dan tentu kami lakukan proses-proses telaahan yang dimaksud," pungkas Ali.

Herman sendiri sudah buka suara terkait laporan dugaan penyelewengan dana bencana tersebut. Ia mengatakan, siap jika harus menjalani klarifikasi oleh KPK.

"Setiap bantuan donasi yang masuk didata dan dicatat di gudang dengan pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Herman, kepada wartawan, Senin (26/12).

Herman menyebutkan, terlalu naif jika dirinya sampai tega menjual barang bantuan yang diberikan para donatur untuk korban gempa bumi Cianjur.

"Masa iya Bupati jual bantuan ke pasar, Bupati banyak kerjaan. Tinggal itu mah silakan saja, terlalu naif jika harus menjual barang bantuan," jelasnya.

Bupati Cianjur, Herman Suherman. Foto: Dok. Istimewa

Herman menegaskan, seluruh perangkat yang terlibat dalam penanganan gempa bumi Cianjur agar jujur dan amanah serta memprioritaskan kepentingan warga terdampak gempa bumi Cianjur.

"Saya sudah warning ke setiap Kepala OPD agar berhati-hati dan jangan sampe dikurangi, justru kita harus menambah. Kalo ada yang mengkorupsi uang atau barang itu hukumannya mati," tegasnya.

"Terkait laporan KPK itu mah silakan saja, karena KPK juga akan menilai. Saya bekerja saja untuk rakyat dan tidak akan melaporkan balik," pungkas Herman.