KPK Sita 8 Dokumen dari Sekjen DPR Terkait Kasus Taufik Kurniawan

Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/12/2018). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK memeriksa Sekjen DPR Indra Iskandar sebagai saksi kasus dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016. Indra diperiksa untuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang menjadi tersangka.

Penyidik KPK mengklarifikasi kepada Indra sejumlah rapat yang diselenggarakan di Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait pembahasan anggaran sejumlah daerah.

"Untuk pemeriksaan Sekjen DPR, didalami informasi tentang proses rapat-rapat di DPR, termasuk mekanisme rapat-rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Senin (18/2).

Tak hanya itu, Febri menuturkan, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dari Indra. Dokumen itu terkait dengan risalah rapat serta pembahasan anggaran di Banggar DPR.

"Selain itu, tadi penyidik lakukan penyitaan beberapa dokumen terkait dengan risalah rapat dan pembahasan anggaran," kata Febri.

Sekjen DPR, Indra Iskandar usai diperiksa KPK. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Indra membenarkan ada delapan dokumen yang disita penyidik KPK. Indra menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, hampir 5 jam.

"Beberapa dokumen-dokumen atau risalah laporan singkat di DPR, di Badan Anggaran, yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu yang diminta oleh KPK. Itu diminta dan disita sebagai dokumen sitaan oleh KPK," ujar Indra usai diperiksa KPK.

Taufik Kurniawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Selasa (12/2/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Kasus suap yang menjerat Taufik Kurniawan ini merupakan pengembangan perkara yang dilakukan KPK. Taufik ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap hingga Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad.

DAK untuk Kabupaten Kebumen dialokasikan sebesar Rp 100 miliar. Taufik Kurniawan diduga meminta fee sebesar 5 persen dari besaran alokasi DAK tersebut atau Rp 5 miliar.

Yahya Fuad kemudian menyanggupi permintaan fee tersebut dan uangnya disiapkan oleh sejumlah rekanan di Kebumen. Uang kemudian diberikan secara bertahap. Namun, belum penyerahan uang tahap ketiga batal dilakukan karena Yahya Fuad terlebih dulu terciduk OTT KPK.