KPK soal IPK 2020 Turun: Bukan Hanya Tanggung Jawab Kami, tapi Semua Sektor
PerbesarPeringkat dan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 turun drastis dibanding 2019. Berdasarkan survei Transparency International Indonesia (TII), IPK Indonesia pada 2020 berada di peringkat 102 dengan skor 37. Sedangkan pada 2019, IPK Indonesia berada di peringkat 85 dengan skor 40.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan penurunan itu merupakan momentum berbenah. Ghufron berpendapat pembenahan IPK tak bisa hanya dibebankan kepada KPK, melainkan perlu keterlibatan berbagai sektor, khususnya di ekonomi dan politik.
"KPK menyadari ini momentum (pemberantasan) korupsi bukan hanya tanggung jawab dan beban KPK, tapi beban kita semua. Mulai sektor demokrasi dan politik, penegakan hukum, dan sektor ekonomi," ujar Ghufron saat menanggapi IPK Indonesia yang dirilis TII pada Kamis (28/1).
Ghufron menyebut perlu keterlibatan semua sektor lantaran terdapat 2 dari 3 klaster di survei TII yang turun. Kedua klaster itu yakni politik dan demokrasi serta ekonomi dan investasi. Sedangkan klaster penegakan hukum meningkat.
"Dari 3 klaster besar dari aspek penegakan hukum penilaian dari TII sebetulnya relatif naik. Tapi sektor lain ekonomi dan investasi serta politik dan demokrasi itu turun. Bagi KPK ini menggambarkan (pemberantasan) korupsi bukan hanya beban KPK, penegak hukum lain. Sesungguhnya beban bangsa kita semua," jelasnya.
Menurut Ghufron, pembenahan di sektor investasi dan ekonomi bisa dilakukan semisal tak ada suap menyuap terkait izin ketika investor hendak berinvestasi di daerah.
Sedangkan di sektor politik dan demokrasi, kata Ghufron, bisa dibenahi salah satunya jika masyarakat sudah tak menganggap politik uang sebagai hal wajar.
"Ini harus dijadikan momentum. Sektor investasi dan ekonomi, penegakan hukum, politik dan demokrasi adalah 3 sektor harus bersih semua. Sementara KPK hanya tanggung jawab atas pembersihan dari sisi hilir," ucapnya.
Berdasarkan rilis TII, sektor investasi dan ekonomi terjadi stagnasi di indikator World Economic Forum EOS (suap dan pembayaran ekstra pada impor-ekspor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, kontrak perizinan dan putusan pengadilan).
Bahkan di sektor investasi dan ekonomi, penurunan terjadi di indikator PRS, IMD, GI, dan PERC. Berikut penilaian tersebut:
Political Risk Service/PRS (Korupsi yang ditemui langsung oleh bisnis adalah korupsi keuangan dalam bentuk tuntutan pembayaran khusus dan suap terkait layanan publik).
IMD World Competitiveness Yearbook (suap dan korupsi ada atau tidak ada)
Global Insight Country Risk Ratings (risiko individu/perusahaan dalam menghadapi praktik korupsi dan suap untuk menjalankan bisnis)
PERC Asia Risk Guide (Bagaimana menilai masalah korupsi di negara anda bekerja)
Sedangkan di sisi politik dan demokrasi, terjadi penurunan di indikator VDem. Artinya sektor politik masih rentan terhadap korupsi. Berikut maksud VDem (Varieties of Democracy: kedalaman korupsi politik, korupsi politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, korupsi di birokrasi, korupsi besar dan kecil yang mempengaruhi kebijakan publik.
Adapun sektor penegakan hukum mengalami kenaikan di indikator WJP-ROL (World Justice Project–Rule of Law Index) yang memotret sejauh mana pejabat publik yang menyalahgunakan posisinya dituntut atau dihukum, sejauh mana pemerintah mengatasi korupsi. Namun terjadi stagnasi di indikator perbaikan kualitas layanan/birokrasi demi mencegah korupsi.