KPK Turun Tangan, Bakal Cek Dugaan Fasilitas Jet Kaesang dan Tas Erina

Kaesang Pangarep (kiri) dan Erina Gudono mengikuti upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sedang menuai sorotan beberapa hari terakhir ini. KPK turut memantau riuh yang bermula dari media sosial itu.

Berawal ketika netizen mengungkap dugaan Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, berangkat ke Amerika Serikat menumpangi pesawat jet dengan tail number N588SE pada pertengahan Agustus 2-24. Pesawat itu dimiliki oleh perusahaan besar asing yang beroperasi di Indonesia.

Belakangan, muncul video lain di media sosial yang memperlihatkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi. Diduga jet itu sedang landing di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Terpampang jelas tail number pesawat N588SE dari video itu.

Tampak Kaesang dan diduga bersama Erina turun dari pesawat. Perempuan yang mengenakan masker itu langsung menuju ke mobil Toyota Alphard hitam yang sudah menunggu di sisi apron. Di belakangnya, ada pria berbadan tinggi besar membawakan beberapa barang seperti tas belanjaan. Diduga itu merupakan video tahun 2023.

Menyikapi hal itu, KPK pun turun tangan untuk mengecek dugaan gratifikasi yang diterima terkait fasilitas jet pribadi itu. Termasuk juga tas mewah yang digunakan oleh istrinya, Erina Gudono.

"Kita berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Kan begitu. Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi, kan gitu, kan," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Selasa (27/8).

"Jadi enggak usah sungkan, enggak usah ragu, bahwa kita melaksanakan tugas. Kalau itu menjadi perhatian publik, menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif, klarifikasi, enggak masalah juga KPK yang kemudian bisa menjelaskan," jelas dia.

Alex pun berharap keresahan publik terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaesang dan istrinya itu dapat terjawab.

"Tapi, jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung gitu, kan. Ini apa ini kejadiannya, apakah termasuk gratifikasi atau bukan. Siapa yang memberikan fasilitas itu, dan lain sebagainya, itu harus clear," terang Alex.

"Dan [pimpinan] sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah gitu, ya," imbuhnya.

Saat ini, Kaesang bukan berstatus penyelenggara negara. Ia merupakan Ketua Umum PSI. Ayahnya adalah Presiden Jokowi, sedangkan kakaknya adalah Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming.

Sementara, merujuk UU Tipikor, tindak pidana gratifikasi hanya berlaku kepada penyelenggara negara. Apa kata KPK mengenai hal tersebut?

"Bisa, secara umum bisa. Ya kalau enggak bisa, ya kayak saya, saya suruh aja anak saya ya kamu terima saja semua itu. selesai sudah. bukan saya yang melakukan, itu anak saya. Tapi ya itu tadi, sepanjang patut diduga, bahwa pemberian-pemberian fasilitas dan sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan, baik itu terhadap orang tuanya atau kerabatnya...," kata Alex.

"Sebetulnya kan masyarakat pengin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas dan sebagainya, apakah membayar sendiri atau free? kalau membayar sendiri kan selesai, enggak ada persoalan," sambungnya.

Alex pun menyebut bahwa Kaesang juga perlu mengklarifikasi dan menjelaskan terkait dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi tersebut ke publik.

Hal itu lantaran agar publik tak terus bertanya-tanya dan tak menemukan jawabannya apakah dugaan penerimaan fasilitas jet itu termasuk gratifikasi atau bukan.

"Itu yang perlu dijelaskan juga oleh yang bersangkutan, kalau menurut saya, sih, enggak perlu juga diklarifikasi KPK atau yang bersangkutan kemudian mendeclare, saya bayar, kan gitu, kan. Ini, lho, bukti transfernya, bukti bayarnya," pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, juga menyebut potensi gratifikasi yang diterima Kaesang terkait penerimaan fasilitas jet pribadi itu.

"Tetap gratifikasi itu yang karena apa pun diterima oleh anak presiden. Jadi kalau yang menerima Kaesang atau siapa pun anak presiden, anak menteri, apa pun itu bisa dianggap terkait kebijakan yang bisa dipengaruhi oleh pemberian-pemberian atau hadiah-hadiah tersebut," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Selasa (27/8).

Ia pun mendorong Kaesang untuk melaporkan pemberian fasilitas itu kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari sejak diterima.

"KPK harus menentukan, itu boleh diterima Kaesang atau tidak. Jika tidak, maka Kaesang harus memulangkan membayar senilai harga sewa itu pada negara lewat KPK," ujar dia.

"Kalau tidak, ya berarti kena ketentuan tindak pidana korupsi hal gratifikasi," tandasnya.

Terkait jet tersebut, Kaesang dan Erina maupun pihak keluarga belum berkomentar. kumparan sudah mencoba mengkonfirmasi soal isu ini ke beberapa elite PSI sejak Kamis (22/8). Namun, belum ada tanggapan. Akun medsos PSI juga banyak di-mention oleh publik, tapi tak ada respons.

Setelah berhari-hari jadi isu nasional, Sekjen PSI Raja Juli Antonio pada Minggu (25/8) malam akhirnya bersuara. Tapi jawabnya, no comment karena itu dinilainya merupakan masalah pribadi.