KPK: Uang Suap Proyek Pembangunan Jalan di Kaltim Dipakai untuk Nusantara Sail

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan pers penetapan dan penahanan tersangka Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kalimantan Timur. Mereka merupakan pejabat di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur dan pihak swasta yang ditangkap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (23/11).

KPK mengungkapkan nilai suapnya mencapai Rp 1,4 miliar. Uang itu di antaranya dipakai untuk acara Nusantara Sail 2023.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan konstruksi perkara kasus suap tersebut. Berawal pada 2023 sesuai dengan e-katalog, telah dianggarkan dana dari APBN untuk pengadaan jalan nasional wilayah I di Provinsi Kaltim.

Ada dua proyek pembangunan, yakni peningkatan Jalan Simpang Batu Laburan dengan nilai Rp 49,7 miliar dan preservasi Jalan Kerang-Lolo-Kuaro dengan nilai Rp 1,1 miliar.

Dalam proyek itu, Rahmat Fadjar (RF) selaku Kasatker BBPJN Kaltim tipe B bersama Riado Sinaga (RS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditunjuk sebagai pihak yang berwenang.

Pemilik PT Fajar Pasir Lestari (FPL) Abdul Nanang Haris (ANR), bersama anak buahnya, Hendra Sugiarto (HS) dan Direktur CV Bajasari, Nono Mulyanto (NM), mulai melobi Riado dan Rahmat.

"Agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut, NM, ANR dan HS melakukan pendekatan termasuk komunikasi yang rutin pada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang," kata Tanak dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (25/11) dini hari.

"Atas tawaran tersebut, RS menyampaikan pada RF dan RF menyetujui kesepakatan tersebut," lanjutnya.

Lima tersangka OTT KPK terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan nasional di Kalimantan Timur, Sabtu (25/11). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Akhirnya, Rahmat memerintahkan Riado untuk memenangkan PT FPL dan CV Bajasari. Caranya, dengan memanipulasi beberapa item dalam E-Katalog.

Terjadi kesepakatan pembagian uang kesepakatan antara Raido dan Rahmat. Rahmat mendapatkan 7% dan Raido 3% sesuai nilai proyek.

"Sekitar Mei 2023, NM, ANR dan HS memulai pemberian uang secara bertahap bertempat di kantor BBPJN Wilayah 1 Kaltim hingga mencapai sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dan digunakan di antaranya untuk acara Nusantara Sail 2023," jelas Tanak.

KPK tidak menjelaskan berapa banyak uang yang digunakan untuk acara Nusantara Sail 2023. Namun, dari total suap Rp 1,4 miliar, KPK berhasil menyita uang tunai Rp 525 juta saat OTT.

Atas perbuatannya, Riado Sinaga dan Rahmat Fadjar ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, ketiga tersangka lainnya yang merupakan pihak swasta diduga sebagai pemberi suap. Mereka disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tentang Nusantara Sail 2023

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Sail Nusantara 2023 pelepasan kapal layar menuju IKN Nusantara, Ancol Jakarta Utara, Sabtu (9/9/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Nusantara Sail 2023 adalah acara yang diinisiasi Kementerian PUPR untuk persembahan IKN Nusantara dan sebagai awal pembangunan ibu kota yang berfokus pada maritim dengan tujuan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Acara yang dibuka pada 9 September 2023 itu menjadi simbolis perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Kegiatan ini dimulai dari Jakarta ke Balikpapan dan menuju ke IKN Nusantara. Selain membawa misi sosial budaya, PUPR melalui Nusantara Sail 2023 membawa misi lingkungan dan melibatkan generasi muda Indonesia.

Nusantara Sail 2023 diikuti kapal layar asing dari 5 negara termasuk Indonesia, yakni Malaysia, Afrika Selatan, Norwegia, dan Australia. Para pelaut yang berpartisipasi berasal dari 7 negara, Indonesia, Jerman, Amerika, Afrika Selatan, Norwegia, Australia, dan Filipina.