KPK Ungkap Trik Culas Money Politics: Uang yang Dibagi ke Rakyat Hasil Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait penahanan eks Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/7/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Begitu culasnya koruptor saat terjun ke dunia politik. KPK mengungkap, dalam pemilu masih marak politik uang. Kedua hal itu berhubungan, sebab selain membagikan uang ke masyarakat saja sudah salah, ditambah uang yang dibagikan itu kerap dari hasil korupsi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan. Meski Alex tidak merinci survei yang dimaksud, tetapi disebutkan bahwa uang yang dibagikan saat pemilu, salah satu sumbernya, dari hasil korupsi anggaran.

"Memang dari berbagai survei yang termasuk survei KPK sendiri, uang yang digunakan atau dibagi-bagi itu antara lain, ya, itu berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi, otomatis terkait dengan anggaran baik APBN maupun APBD," kata Alex dalam keterangan pers di Gedung Merah Putih, Senin (13/8).

Karena adanya temuan trik culas tersebut, Alex kemudian menekankan bahwa tugas pemberantasan korupsi adalah bagaimana menjaga APBN atau APBD agar tidak disalahgunakan, tidak dikorupsi, apalagi digunakan untuk politik uang.

"Ini juga menjadi tugas dari para kepentingan dalam hal ini misalnya inspektorat atau bendahara di daerah maupun di pemerintah pusat," ungkap dia.

Pada kesempatan yang sama, Alex juga menjelaskan mengapa korupsi atau penyalahgunaan anggaran masih terjadi. Itu disebabkan karena di lingkungan yang terjadi korupsi, tidak ada yang berani melaporkan kepada penegak hukum.

"Ternyata tidak semua masyarakat itu mau melaporkan perbuatan-perbuatan curang atau korupsi yang dia ketahui. Karena apa, bisa jadi mereka khawatir juga, 'kalau saya lapor, posisi saya selaku penyelenggara negara akan terancam' dan lain sebagainya," terang Alex.

Ilustrasi Politik Uang. Foto: ANTARA FOTO

Eks hakim itu juga mengungkapkan alasan mengapa politik uang masih ada. Salah satunya karena faktor kesejahteraan dan pendidikan.

"Kenapa money politics masih berjalan? Ya, saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak, ya, kalau kita ingin demokrasi kita sehat," ujar Alex.

Pada posisi tersebut, tambah Alex, masyarakat tidak bisa hanya berharap pada calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas. Yang paling penting, bagaimana masyarakat juga sadar bahwa politik uang adalah suatu hal yang salah.

"Kan, kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apa pun," imbuh Alex.