KPK Usut Penerbitan Izin BPN Terkait HGU Lahan Sawit di Kuansing
·waktu baca 2 menit
PerbesarKPK mengusut dugaan penerbitan izin yang bermasalah dari BPN Kuantan Singingi (Kuansing) terkait kasus suap izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit yang menjerat bupati Andi Putra sebagai tersangka. Pengusutan itu dilakukan dalam pemeriksaan sejumlah saksi pada Selasa (2/11) kemarin.
Berikut saksi-saksi yang diperiksa:
Staf bagian umum Kuansing Andri Meiriki
Ajudan bupati Kuansing Hendri Kurniadi
Plt Kepala DPMPTSPTK Mardiansyah
Asisten 1 Setda Kuansing Muhjelan
Protokoler Setda Kuansing Riko
Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kuansing Ibrahim Dasuki
Kabid Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau dan Plt Kepala Kantah Dwi Handaka
Deli, Yuda dan Sabri selaku sopir.
"Diklarifikasi terkait dugaan adanya pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin oleh pihak BPN setempat yang tidak sebagaimana mestinya," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/11).
"Pada pemeriksaan saksi-saksi ini tim penyidik juga kembali memperdalam mengenai dugaan aliran sejumlah uang yang diterima Tersangka AP (Andi Putra)," sambung dia.
Belum diketahui secara rinci pengurusan dan penerbitan rekomendasi BPN yang bermasalah itu.
Dalam kasus ini, Andi diduga menerima suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit PT Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Andi diduga menerima suap dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso.
Diduga suap yang sudah diterima oleh Andi adalah Rp 700 juta dari komitmen fee sebesar Rp 2 miliar. Andi dan Sudarso sudah dijerat sebagai tersangka dan ditahan.