KPU Antar Undangan Penetapan Gubernur Jakarta ke Rumah Pramono

Ketua KPU DKI Wahyu Dinata di kediaman Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung, Minggu (5/1/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata dan Komisioner KPU Jakarta Dodi Wijaya menyambangi rumah pribadi Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (5/12).

“Kami mengantarkan undangan untuk penetapan ya, penetapan calon terpilih yang akan kami laksanakan mungkin 2 atau 3 hari ke depannya,” kata Wahyu saat ditemui usai memberikan undangan kepada Pramono.

Di lokasi yang sama Dodi menjelaskan, merujuk pada jadwal penetapan serempak seluruh kepala daerah terpilih akan dilakukan Kamis (9/1) pekan depan.

“Jadi insya Allah hari Kamis kami akan melakukan penetapan pasangan calon terpilih, informasi dari KPU RI diminta serentak,” kata Dodi.

Tidak hanya pasangan calon terpilih saja, seluruh peserta Pilkada Jakarta 2024 kemarin yakni Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun Wardhana juga turut diundang untuk hadir.

Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung - Rano Karno, di acara Apel Siaga Warga Kawal TPS, Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Hanya saja selain dari paslon terpilih, KPU Jakarta belum menerima konfirmasi kehadiran dari paslon lain.

“Karena kebetulan hari ini sebenernya janjian ke Bandung, tapi mungkin ada update lebih lanjut dari RK,” kata Wahyu.

Setelah penetapan, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Secara aturan, pelantikan ini akan dilaksanakan 7 Februari 2025 mendatang.

Namun sempat muncul wacana untuk memundurkan jadwal pelantikan menjadi 13 Maret 2025. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin seluruh pelantikan dilakukan secara serentak, namun belum semua daerah merampungkan proses sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Seluruh sengketa Pilkada selesai di MK per tanggal 13 Maret 2025.

Meski begitu, KPU Jakarta mengaku pihaknya masih merujuk pada aturan yang menetapkan pelantikan dilakukan 7 Februari 2025 mendatang, sebab belum ada aturan yang berlaku lebih lanjut yang ditetapkan.

“Sejauh ini kan Keppres 80 masih menyatakan untuk pelantikan serentak di tanggal 7 Februari ya. Tentu ini domainnya pemerintah pusat. Kalau nanti akan ada revisi atau perbaikan dari Keppres 80 tentu kami akan mengikuti,” jelas Wahyu.