KPU Bantah Bawaslu soal Distribusi Surat Suara Tak Dikawal Polisi

Ketua KPU, Arief Budiman di kantor KPU, Rabu (8/8/2018). Foto: Adhim/kumparan

KPU menepis kritik Bawaslu mengenai pendistribusian surat suara di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Lampung, dan Banda, yang tidak dikawal polisi. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan polisi selalu mengawal tempat proses pencetakan surat suara. "Tidak, polisi itu ada di setiap pabrik yang memproduksi logistik kita. Mereka pasti mengamankan itu, saya belum terima laporan soal itu bahwa ada yang tidak diamankan pendistribusiannya," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/7). Meski menepis, Arief tetap meminta masyarakat yang mengetahui pendistribusian surat suara maupun logistik pemilu tak sesuai prosedur untuk membuat laporan. Sehingga, kasus itu bisa langsung ditindaklanjuti. "Jangan gara-gara sedang lagi di sana terus dilihat (saja), silakan dilaporkan saja. Kami akan koordinasikan dengan teman-teman kepolisian. Cuma memang wilayah produksi logistik pemilu it's restricted area, area yang terbatas di mana tidak semua orang bisa masuk. Dia harus menunjukkan bahwa dia orang yang boleh masuk," ucap Arief. "Silakan koordinasi saja dengan pihak keamanan, dengan KPU nanti tinggal disampaikan saja mau masuk ke mana karena saya belum menerima laporan yang kalau mereka bisa masuk untuk melihat proses produksi, itu dilarang. Saya belum terima laporan dari internal kita," lanjutnya.

Ilustrasi Surat Suara Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra

Sementara, menanggapi temuan sejumlah kotak suara yang rusak, Arief memastikan KPU sudah mengantisipasi. Salah satu antisipasi itu dilakukan dengan menyimpan kotak suara di tempat yang aman.

"Kita sudah antisipasi cara packing-nya, cara dompetnya bagaimana. Tapi kan ada faktor cuaca yang semua orang tidak bisa perkirakan. Kalau hujan risikonya apa, pasti lembab, tapi sudah kita antisipasi. Semua sudah di-packing, semua diplastikin, semua disimpan tidak di lantai, langsung ada paletnya juga kemudian disemprot antirayap, SOP-nya sudah kita bikin semua untuk membuat logistik aman," jelas Arief. Arief menegaskan KPU akan mengganti kotak suara yang baru jika sudah rusak dan tak layak pakai. Jangan sampai, kata dia, masalah teknis logistik menggangu jalannya pemilu dan Pilpres 17 April mendatang. "Ya, kita ganti, kalau kerusakan force major, artinya kita tidak bisa menghindari itu, ya kita ganti, kita produksi lagi. Pemilu ini tidak boleh terhambat gara-gara ada logistik rusak, kalau ada yang rusak, ya, kita selesaikan," tutup Arief.

Kritik tersebut sebelumnya disampaikan Komisioner Bawaslu, M Afifudin. Berdasarkan hasil investigasi Bawaslu, pendistribusian surat suara di sejumlah lokasi tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, bahkan tidak ada notifikasi.

Padahal, kata Afif, Bawaslu telah menyurati KPU sejak tiga pekan lalu untuk meminta penjelasan mengenai pendistribusian logistik, termasuk surat suara. Akan tetapi, hingga kini, Bawaslu belum merespons. "Intinya kita harus ada proses sesuai undang-undang mengawasi seluruh proses dan pendistribusiannya. UU jelas menyebut kita harus mengawal, ini kan harus kita pastikan. Tadinya kita berpikir nanti pada saatnya akan didistribusikan secara bersama, ternyata begitu selesai cetak langsung kirim tanpa notifikasi sama sekali," beber Afif. Bawaslu juga menyesalkan sikap yang ditunjukkan KPU Provinsi. Afif menganggap, KPU Provinsi seakan lepas tangan mengenai pendistribusian suat suara ini. Meski begitu, kata Afif, Bawaslu sudah turun ke lapangan untuk mengawasi hal tersebut. "Ini agak aneh, KPU provinsi tidak tahu menahu sama sekali soal pengadaan ini dan mereka tidak melakukan apapun untuk menindak, mereka pasif hanya menerima laporan apa yang sudah dikirim tidak ada supervisi yang dilakukan. Seperti beberapa daerah di Jateng kemudian dari luar negeri di Benda kemudian Lampung," jelasnya.