KPU DKI: DPT Masih Jadi Ancaman Pilgub Putaran 2

Ketua KPU DKI Sumarno. (Foto: Wandha Hidayat/kumparan)

⁠⁠Menjelang Pilgub Jakarta putaran dua, KPU DKI telah melakukan sejumlah persiapan untuk mengawal rangkaian pelaksanaan. Ketua KPU DKI Sumarno mengatakan pihaknya tetap akan memastikan kesiapan pelaksanaan pilgub dari berbagai aspek, termasuk pemutakhiran daftar pemilih.

Sumarno menyebut masih ada beberapa masalah yang menjadi ancaman pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Masalah DPT, kata dia, masih menjadi ancaman untuk putaran kedua nanti.

"Banyak hal yang perlu dikawal. Terkait daftar pemilih, meskipun dilakukan pemutakhiran namun ada juga warga Jakarta yang belum terdaftar di DPT," ujarnya dalam Talkshow Sindotrijaya Network bertema 'Kawal Pilkada DKI' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Menurut Sumarno, KPUD DKI juga akan melakukan pengawalan terhadap kinerja anggota Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Terkait sumber daya manusia, KPPS sebagaimana yang perlu dilakukan pengawalan, integritasnya, netralitasnya, profesionalitasnya dan terkait dengan logistik," ujarnya.

Sabtu (4/3) malam nanti, kata Sumarno, KPUD akan menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat memasuki putaran dua. Pendistribusian form C6 juga tak luput dari persiapan. Sebab, masalah form C6 cukup menjadi masalah pada putaran pertama.

"Pada hari ini kami akan menetapkan pasangan calon. Distribusi C6 dan yang paling penting pada saat tahap penghitungan suara, mulai dari di TPS, sampai di tingkat provinsi," katanya.

Di lokasi yang sama, Ketua Bawaslu DKI Achmad Fachrudin mengatakan pelaksanaan pilgub DKI putaran pertama kemarin telah berjalan lancar.

"Saya kira Pilgub DKI yang kita lalui sudah termasuk 'luber jurdil, dari aspek kontestasi berlangsung kompetitif. Yang paling penting dari kontestasi ada sifat sportifitas," ujarnya.

Sependapat dengan Bawaslu, menurut Achmad daftar pemilih dan logistik masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan menjelang pelaksanaan pilgub DKI putaran dua.

"Saya kira tidak berbeda dengan Pak Sumarno, memang disebutkan ada permasalahan daftar pemilih, karenanya banyak yang tidak masuk dalam DPT, ada masalah logistik, ada juga permasalahan pemilih juga terkait permasalahan akurasi data pemilih," kata Achmad.