KPU Karawang Evaluasi Pilkada 2024, Partisipasi Pemilih Jadi Fokus Utama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang, Jawa Barat melaksanakan rapat evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Mercure Hotel pada Selasa (14/1/2025). Foto: Dok. Istimewa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang, Jawa Barat, melaksanakan rapat evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Mercure Hotel pada Selasa (14/1). Rapat itu melibatkan badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Karawang.

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, menyebutkan secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 di Karawang berjalan baik, namun tentunya masih terdapat sejumlah tantangan yang harus disempurnakan.

"Pertama evaluasi keseluruhan pelaksanaan pilkada dari seluruh rangkaian tahapan, karena seperti kita ketahui 9 Januari kita lakukan penetapan, dan itu jadi rangkaian akhir proses penyelenggaraan pilkada," ucap Mari Fitriana kepada wartawan.

Kemudian, pihaknya juga menaruh perhatian khusus ihwal rendahnya partisipasi pemilih dari target yang sudah ditetapkan.

Partisipasi pemilih di Karawang mencapai 74,09 persen, sementara target nasional sebesar 82 persen.

"Jadi ini kan masih perlu kajian komprehensif, ini akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi apakah tren ini turun karena kejenuhan masyarakat karena waktu terlalu dekat dari pemilu ke pilkada," katanya.

"Kan hampir tidak ada jeda dari Februari ke November untuk masyarakat, apakah karena itu, kemarin baru milih sekarang milih lagi, yang pastinya hal itu menjadi kerja ekstra bagi KPU," tambah Mari.

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana. Foto: Dok. Istimewa

Beri Reward untuk PPK-PPS terbaik

Dalam kesempatan itu, KPU Karawang juga memberikan apresiasi berupa doorprize menarik kepada jajaran PPK maupun PPS yang sudah memberikan kinerja terbaik selama tahapan Pilkada 2024.

Dia bilang, penghargaan itu diberikan di setiap tahapan, semisal di antaranya pemutakhiran data pemilih, kelancaran logistik, partisipasi pemilih hingga teknis penyelenggaraan.

"Hal ini sebagai apresiasi dari KPU atas kerja badan ad hoc, baik PPK/PPS selama tahapan," ujarnya.

Melalui evaluasi tersebut, Mari berharap pihaknya bisa menyerap saran maupun masukan dari pemangku kebijakan, termasuk stake holder, terkait hal-hal yang perlu di evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada 2029 mendatang.

Seperti diketahui, kegiatan itu juga turut dihadiri unsur Forkopimda Karawang, Bawaslu serta pihak terkait lainnya.

"Komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang penting dan menjadi catatan kami agar penyelenggaraan pemilihan di periode berikutnya menjadi lebih baik," pungkasnya.

(LAN)