KPU Mengaku Belum Terima Hasil Investigasi BSSN Terkait Kebocoran Data Pemilih

Ilustrasi Gedung KPU RI. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

KPU mengaku belum menerima hasil investigasi yang dilakukan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) terkait kebocoran data pemilih. Komisioner KPU Idham Holik menduga hasil investigasi itu diserahkan ke Divisi Data dan Informasi sehingga belum diketahui komisioner.

"Kami belum terima [rilis BSSN]. Ya, nanti divisi yang bersangkutan yang akan menjelaskan," ucap Idham kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Saya secara pribadi belum dapat [rilis] mungkin itu dikirim ke divisinya," lanjut dia.

Menurut Idham permasalahan kebocoran data tersebut akan disampaikan Divisi Data dan Informasi. KPU akan merapatkannya.

"Ya nanti itu akan dirapatkan kembali. Jadi divisi data dan Informasi nanti akan mempresentasikan," kata Idham.

Ilustrasi kebocoran data. Foto: Alexander Geiger/Shutterstock

Idham mengaku, pihaknya juga telah menggelar rapat dengan Ketua KPU usai kabar dugaan kebocoran data itu tersebar.

"Kami sudah rapat dengan ketua, ya. Sempat bahas soal ini dan waktu itu memang menunggu semuanya," tandasnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data pemilih milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra mengatakan, pihaknya telah mengirimkan hasil investigasi itu ke Bareskrim Polri dan KPU pada Sabtu (2/12).

"BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU," kata Ariandi dalam keterangannya.

Dugaan kebocoran data tersebut diungkap akun media sosial X @p4c3n0g3. Ia menulis ada threat actor bernama Jimbo yang menjual data dari KPU.

Data tersebut dijual sebesar 2 Bitcoin dengan memuat 252 juta data orang, lengkap dengan NIK, nomor KK, nomor KTP, nama, TPS, e-KTP, jenis kelamin serta tanggal lahir.

Bahkan data yang bocor tersebut termasuk data dari Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsulat Republik Indonesia (KRI).