KPU Pakai Kotak Suara Bahan Kardus Lagi di Pemilu 2024, tapi Lebih Kuat

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pekerja merakit kotak suara di Kantor KPU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (6/2). Foto: ANTARA FOTO/Jojon
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja merakit kotak suara di Kantor KPU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (6/2). Foto: ANTARA FOTO/Jojon

KPU akan menyediakan jenis kotak suara yang sama dipakai di Pemilu 2019 untuk Pemilu 2024, yaitu berbahan kardus. Bahan ini sempat dicibir karena dianggap mudah rusak, apalagi setelah beredar foto kotak kardus itu digembok.

Namun, KPU menyebut bahan kardus lebih hemat anggaran dibanding bahan alumunium yang bertahun-tahun dipakai di Indonesia.

Anggota KPU Yulianto Sudrajat menyebut bahan kardus untuk 2024 akan dibuat lebih kuat.

“Kami mempertimbangkan menempuh kebijakan kotak suara yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 berbahan karton duplex kedap air seperti di Pemilu 2019,” kata Yulianto kepada kumparan, Rabu (28/12).

“Namun dari spesifikasi barangnya besok akan kami perkuat, sehingga lebih kokoh dan tidak mudah rusak,” sambungnya.

Drajat menilai penggunaan bahan karton duplex ini mempertimbangkan efisiensi anggaran. Selain itu, bahan karton ini juga dapat mengefisiensikan tempat di gudang penyimpanan.

"Kotak dan bilik setelah pemilu selesai akan kami lelang dan hasilnya kami setorkan kepada kas negara," tutur Yulianto.

Pekerja menata kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat (1/2). Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari pernah menjelaskan bahan alumunium yang biasa dipakai di Pemilu sebelum 2019 perlu biaya lebih besar untuk produksi dan penyimpanan.

"Anggaran KPU untuk gudang itu tidak selalu ada. Kalau itu jadi tanggung jawab KPU, itu siapa yang mau membiayai pergudangan?Dan kalau pun ada biayanya KPU pukul rata, semua daerah kabupaten kota, karena basisnya di kabupaten kota misalkan anggaran Rp 100 jt ya Rp 100 juta semua," ujar Hasyim di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/5).

Hasyim mempertanyakan anggaran untuk gudang penyimpanan ini mencapai Rp 100 juta. Menurutnya, pemerintah bersama DPR juga belum tentu akan memberikan anggaran untuk ini.

"Pertanyaan berikutnya, mana ada gudang Rp 100 juta di Jakarta. Maka kemudian cara berpikirnya karena ini aset negara, kan harus dipertanggungjawabkan. Dan karena bahan aluminium itu kalau bahasa Jawanya itu cemolong, cemolong itu mendorong orang untuk nyolong, karena nilai ekonominya kan ada," ucap dia.