KPU Patuhi Putusan MK soal PSU Pilkada: Mulai Susun Teknis-Anggaran

Warga menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 07 desa Tugu Kidul, Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (13/12). Foto: Dedhez Anggara/ANTARA FOTO

Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang putusan terhadap gugatan hasil Pilkada Serentak 2024 pada Senin (24/2). Total ada 40 perkara diputus MK di mana 26 di antaranya dikabulkan.

MK memerintahkan beberapa Pilkada harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Seperti Pilbup Serang yang membatalkan kemenangan istri Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto, Ratu Zakiya hingga mendiskualifikasi calon bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, dari Pilkada 202

Anggota KPU RI August Mellaz memastikan, mereka akan segera menindaklanjuti putusan MK. Termasuk mempersiapkan anggaran.

"Secara prinsip, KPU segera menindaklanjuti Putusan MK. Pascapembacaan putusan, KPU sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya," kata Mellaz.

Anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Yulianto Sudrajat (kanan) berbincang saat rapat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPD pada Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Minggu (25/8/2024). Foto: Hafidz Mubarak/ANTARA FOTO

Mellaz menyebut, KPU RI sudah mulai melakukan koordinasi ke KPU provinsi dan kabupaten/kota hingga Kemendagri membahas teknis pelaksaan PSU Pilkada.

"Koordinasi dan supervisi juga sedang dilakukan oleh KPU ke jajaran di provinsi dan kab/kota dalam rangka tindak lanjut Putusan MK," kata Mellaz.

"Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan tersebut selesai, maka koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kemendagri," tutur Mellaz.