KPU: Pemilih Juga Harus Berintegritas di Pilkada, Tolak Politik Uang

Komisioner KPU RI Ilham Saputra. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Plt Ketua KPU, Ilham Saputra, meminta jangan hanya penyelenggara yang berintegritas, tapi masyarakat juga berintegritas dan rasional dalam memilih kepala daerah.

"Juga pemilih harus berintegritas, menegaskan menolak politik uang misalnya, kita selalu sampaikan dalam pendidikan pemilih oleh KPU," ujar Ilham dalam diskusi webinar, Selasa (20/10).

Menurut Ilham, pemilih yang rasional adalah pemilih yang tidak mau diintimidasi. Politik uang merupakan salah satu bentuk intimidasi.

"Jangan mau ditawari politik uang, tentu jadi concern kita bersama terkait integritas pemilihan ini, jadi tanggung jawab kita bersama agar Pilkada bisa berjalan baik, agar bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang bisa menjalankan aspirasi masyarakat," tuturnya.

Ilustrasi pilkada Foto: Embong Salampessy/Antara

Agar tak salah memilih calon pemimpin, Ilham meminta pemilih melihat rekam jejak mereka. Salah satunya dengan mengakses harta kekayaan calon kepala daerah melalui LHKPN di situs KPK.

"Untuk masyarakat bisa membuka akses publik ini, ada beberapa sistem informasi yang bisa diakses masyarakat, karena memang bagian dari integritas bagian dari pencegahan korupsi adalah transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Ilham.

"Kemudian sistem informasi data pemilih, kemudian ada sistem informasi pencalonan, dan ini seluruh calon yang berkontestasi di pilkada 2020 bisa di akses, apakah kemudian CV-nya, LHKPN, bisa di laman KPK," tutupnya.

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A