KPU Percepat Ajukan Uji PKPU Distribusi Logistik Pilkada ke DPR

Anggota KPU Yulianto Sudrajat menghadiri konpers terkait Debat Calon Wakil Presiden untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (21/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempercepat pengajuan PKPU yang berkaitan dengan logistik Pilkada. Ini sangat berpengaruh pada persiapan Pilkada ke depan sehingga KPU daerah bisa lebih cepat bekerja.

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengungkapkan pentingnya regulasi ini agar segera diterbitkan demi mempersiapkan tahapan Pilkada serentak 2024.

"Hari ini kami mempercepat uji publik agar PKPU setelah ini kami kirim ke Komisi II DPR untuk mendapatkan persetujuan di RDP," ujar Yulianto kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

"Tadi sudah dilaksanakan uji publik rancangan PKPU untuk perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lain. Artinya, regulasi ini harus segera kami terbitkan agar persiapan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memiliki cukup waktu," jelas dia.

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tengah mengangkat kotak suara untuk didistribusikan ke Kecamatan Cempaka Putih , Jakarta Timur, Selasa (13/2/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Yulianto juga menjelaskan bahwa KPU akan terus berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait strategi pengamanan logistik, sebagaimana yang dilakukan pada Pemilu 2024.

"Jadi pola-pola pengamanan terkait pengadaan logistik dan distribusinya nanti sampai ke TPS, kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di pemilu 2024 agar mendapatkan dukungan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau," ucap dia.

Terkait spesifikasi logistik, Yulianto menyatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dari pemilu sebelumnya.

"Tinta, kotak suara, dan spesifikasi lainnya mirip dengan pemilu kemarin. Tantangan utama justru pada aspek distribusi," terangnya.

Distribusi logistik Pilkada serentak 2024 akan melibatkan hampir 800.000 TPS yang harus terlayani tepat waktu dengan kondisi geografis yang beragam.

"Ini kerja keras yang harus dibutuhkan itu ketika proses distribusi yang dilaksanakan secara berjenjang dari mulai KPU pusat, turun langsung ke kabupaten kota karena gudangnya kan ada di kabupaten/kota," tandas dia.