KPU Prediksi Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 di Bawah 70%, Akan Evaluasi

29 November 2024 16:15 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas KPPS melakukan proses penghitungan suara Pilkada Kota Denpasar Tahun 2024 di TPS 06, Desa Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Rabu (27/11/2024). Foto: Widodo S Jusuf/ ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Petugas KPPS melakukan proses penghitungan suara Pilkada Kota Denpasar Tahun 2024 di TPS 06, Desa Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Rabu (27/11/2024). Foto: Widodo S Jusuf/ ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Komisioner KPU August Mellaz menyebut KPU RI akan mengevaluasi rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Angka partisipasi pemilih di Pilkada berkisar di bawah 70 persen.
ADVERTISEMENT
“Bahwa kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata,” ujarnya di kantor KPU RI, Jakarta, pada Jumat (29/11).
Namun, saat ini mereka masih fokus menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara.
“Sebenarnya gini, teman-teman, proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan. Nah, saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten-kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi. Jadi fokusnya masih di sana,” kata dia.
Komisioner KPU, August Mellaz, saat ditemui wartawan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Namun, menurut August, tak di semua daerah minat partisipasinya rendah. Angkanya bisa berbeda-beda.
“Memang dari data-data yang tersedia memang di bawah 70%. Tapi tentu kalau di apa namanya, di-zoom in masing-masing provinsi dan kabupaten/kota kan bisa beda-beda. Ada juga ya provinsi sudah 81%, ada yang 77%, ada yang memang 54%, itu masih ada,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
August memastikan evaluasi akan dilakukan dan hasilnya akan diberikan kepada pembentuk undang-undang.
“Itu nanti jadi harapannya bisa jadi kontribusi penting dan nanti apakah bagaimana kemudian perubahan-perubahannya tentu itu diserahkan ke pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah,” tutupnya.