KPU: Tak Mungkin Kami Ngawur Ngurus Pilkada, Bawaslu Pasti Bakal Tindak

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Jawa Barat, Rabu (11/9/2024). Foto: Robby Bouceu/kumparan

Ketua KPU RI M. Afifuddin membeberkan perkembangan persiapan mereka jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

KPU mengatakan, seluruh logistik yang diperlukan seperti kotak suara hingga surat suara sudah disiapkan. Meski begitu, ia tidak menampik proses pengiriman ke beberapa daerah belum selesai.

"Semua kesiapan logistik yang menjadi penting dari persiapan kita, juga sudah kita siapkan semua kecuali hanya beberapa pengiriman yang belum sampai di daerah terjauh," kata Afif dalam rakornas pemerintah pusat dan daerah di SICC Sentul, Bogor, Kamis (7/11).

"Tapi nanti di hari H, seluruh persiapan yang sudah kita siapkan, seluruh logistik yang kita siapkan pengiriman, pengadaannya akan sampai di lokasi TPS," tambah dia.

Pekerja melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada 2024 di gudang logistik KPU Kabupaten Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Rabu (30/10). Foto: ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

KPU menjelaskan, Pilkada Serentak ini menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia karena baru pertama kali digelar. Total ada 37 provinsi, 451 kabupaten dan 93 kota akan memilih kepala daerah.

"Itu ada 103 paslon gubernur-wagub, kemudian 1.169 pasangan bupati-wabup, kemudian walkot-wawalkot 285 paslon. Total paslon Pilkada 1,557 paslon," ucap Afif.

"Ini jumlah yang luar biasa, maka jangan sampai kita sia-siakan momentum Pilkada untuk benar-benar mendapat orang terbaik yang akan memimpin daerah," tambah dia.

Sejumlah petugas menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Gudang Logistik KPU Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

KPU pun memastikan mereka tidak akan bekerja ngawur selama tahapan Pilkada. Sebab sudah ada Bawaslu yang akan mengawasi kinerja para anggota KPU.

"Kita ada mitra Bawaslu yang akan melakukan pengawasan kalau jajaran kami KPU melakukan pekerjaan ngawaur-ngawuran pasti ditindak Bawaslu. Jadi kami pastikan KPU se-Indonesia tidak akan mungkin melakukan pekerjaan ini dengan ngawur pasti sesuai aturan yang dipedomani, sudah beri pelatihan bimtek dan seterusnya," kata Afif.

KPU juga memohon kerja sama dari pemerintah daerah hingga TNI-Polri dan Kejaksaan agar Pilkada Serentak berjalan dengan aman, tertib sebagaimana yang diharapkan.

"Kami minta dukungan untuk kesuksesan Pilkada, sehingga menghasilkan orang terbaik yang akan pimpin daerah kita," ucap Afif.