KPU Ungkap Anggaran Mobilitas dan Kantor Masih Macet
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua KPU 2022-2027 Hasyim Asy'ari menyebut bahwa sampai saat ini anggaran untuk mobilitas dan kantor KPU masih belum terealisasi sepenuhnya.
Ia pun menjelaskan pentingnya anggaran tersebut untuk persiapan dan pelakasnaan Pemilu 2024 yang saat ini sudah dimulai.
KPU mengaku sudah membuat perencanaan anggaran sejak lama. Hasyim pun menyebut salah satunya terkait anggaran transportasi yang dinilai akan sangat membantu pegawai KPU di daerah-daerah melakukan perjalanan, meskipun hanya dengan skema sewa.
"Belum dipenuhi itu di antaranya kan untuk sarana prasarana kantor, kemudian ada juga untuk sarana mobilitas. Mobilitas itu begini, menyediakan kendaraan bagi teman KPU di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan itu pun skemanya adalah menyewa tidak untuk membeli," tuturnya di gedung KPU, Rabu (3/8).
Hasyim pun tidak memungkiri bahwa saat ini anggaran untuk kebutuhan operasional, sarana mobilitas dan kantor belum sepenuhnya cair.
Berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun, baru dicarikan Rp 2,4 triliun. Pada tanggal 26 Juli lalu, Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1, 245 triliun.
"Kalau belum cair ya seret. Bisa disimpulkan kalau perlu mobilitas lalu anggarannya nggak cair, itu jangankan jalan, mobilnya aja enggak ada," ujar Hasyim.
Sementara itu terkait anggaran kantor, Hasyim sudah melakukan identifikasi ke semua kantor KPU di setiap provinsi hingga kabupaten/kota.
Ia menyatakan bahwa sejumlah kantor KPU di daerah kondisinya kurang memadai dan bahkan ada yang masih sewa atau meminjam bangunan milik orang lain.
"Ada yang pinjam pakai dan di beberapa tempat ini teman-teman bisa mengecek sesuai dengan jejaring medianya masing-masing, ada juga di beberapa tempat itu habis Pilkada incumbent-nya (petahana) kalah, kantornya ditarik," paparnya.
Ia juga menyebut kendala lain seperti situasi geografis, cuaca hingga musibah alam yang bisa menjadi penghalang apabila anggaran untuk keperluan operasional juga tidak terealiasi.
"Kita harus mengantisipasi, belum lagi situasi geografis, kita musim penghujan, angin, itu juga beberapa tempat sering kebanjiran, kemudian waktu itu runtuh dan segala macam. Kalau kita tidak ada sediaan dana untuk ini, terus kita menoleh ke mana. Padahal sumber biayanya satu-satunya dari APBN," tandasnya.