Krisdayanti soal PDSI: Kewenangan Organisasi Akan Dibahas Komisi IX

28 April 2022 16:27
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Krisdayanti. Foto: Dok. Pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Krisdayanti. Foto: Dok. Pribadi
ADVERTISEMENT
Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) ramai menjadi perbincangan setelah mendeklarasikan diri sebagai organisasi dokter pada Rabu (27/4) kemarin.
ADVERTISEMENT
Banyak yang menduga organisasi yang dibesut orang terdekat Terawan Agus Putranto ini merupakan tandingan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku organisasi profesi kedokteran tunggal di Indonesia. Apalagi, PDSI menyatakan akan 'menampung' Terawan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Krisdayanti, menilai kewenangan PDSI sebagai organisasi kedokteran perlu dibahas agar tak bersinggungan dengan IDI.
"Tentu potensi masalah dari kewenangan-kewenangan organisasi yang akan bersinggungan dengan regulasi akan Komisi IX antisipasi. Apalagi jika ada peraturan organisasi yang memberikan dampak untuk masyarakat banyak pasti akan diambil tindakan tegas," ujar Krisdayanti kepada kumparan, Kamis (28/4).
"Jangan sampai di tengah-tengah permasalahan antarorganisasi, yang jadi korban pasien atau masyarakat. Jadi pasti akan jadi bahan pembahasan kami di Komisi IX," imbuh politikus PDIP itu.
ADVERTISEMENT
Krisdayanti lalu menyinggung soal pelanggaran kode etik Terawan yang membuat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) merekomendasikan IDI memecat Terawan.
Dalam rapat di Komisi IX, IDI menyampaikan ada 4 pelanggaran kode etik kedokteran yang dilanggar oleh dr Terawan. Tapi yang diduga pelanggaran tersebut dilihat dari sudut pandang lain oleh PDSI.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Menurut saya, berarti bentuk pelanggarannya belum mutlak. Karena masih bisa dipertimbangkan dari sudut pandang lain. Banyak yang harus didalami lebih jauh, seperti bunyi pasalnya, alasan pelanggarannya dan tentu harus dipertimbangkan juga tanggapan pasiennya," urai KD.
Misal, apakah pasien dr Terawan mendapat paksaan metode tindakan, kemudian mendapat paksaan untuk membayar harga yang dianggap jumlahnya tidak pantas dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan, juga bagaimana pertimbangannya jika dilakukan secara sukarela kedua belah pihak ,apakah tertulis di dalam kode etiknya.
ADVERTISEMENT
"Komisi IX kalaupun diberikan kewenangan untuk menengahi, tentu kami harus melihat dari dua sisi sejelas-jelasnya. Baru bisa berpendapat atau turut mengambil keputusan," urai politikus bergelar Diva Indonesia itu.
Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Krisdayanti. Foto: Dok. Pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Krisdayanti. Foto: Dok. Pribadi
------------------------
Kamu mudik di lebaran tahun ini? Share informasi di sepanjang jalur mudik ke email [email protected]n.com. Kirimkan foto atau video beserta informasi singkat. Jangan lupa sertakan kontak yang bisa dihubungi tim redaksi kumparan.
Laporan terbaik akan mendapatkan hadiah voucher Happyfit masing-masing senilai Rp 500 ribu untuk 5 orang dan saldo digital masing-masing Rp 300 ribu untuk 10 orang.
Reporter: Lina Khoirun Nisa
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020