Krisis Politik Bolivia: Ancaman Kudeta Presiden dan Mogok Massal
PerbesarKrisis politik menghantam Bolivia usai pemilu. Presiden Evo Morales mengklaim kekuasaan dirinya terancam dikudeta oposisi.
Perselisihan dimulai ketika Morales dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Kemenangan tersebut membuat kekuasaan Morales berlanjut hingga periode keempat.
Kemenangan Morales direspons negatif oleh oposisi yang dipimpin Carlos Mesa. Mesa mengaku geram dan meminta pendukungnya menggelar mogok massal menolak hasil pemilu.
Mesa bahkan menyerukan pendukungnya turun ke jalan. Aksi ini akan dilakukan hingga komisi pemilihan umum Bolivia memutuskan untuk menggelar pemilu putaran kedua.
Pada Rabu (23/10) waktu setempat demo di kota terbesar kedua di Bolivia, Santa Cruz, berujung ricuh. Gedung komisi pemilihan umum dibakar massa.
Kondisi tersebut membuat Morales naik pitam. Ia berjanji akan mempertahankan kemenangannya. Morales menganggap kemenangan pada pemilu Minggu lalu adalah cerminan demokrasi di Bolivia.
Morales mengatakan aksi unjuk rasa diikuti mogok massal merupakan langkah untuk mengkudeta kekuasaan.
"Kudeta sedang berjalan, rakyat Bolivia wajib tahu itu," sebut Morales seperti dikutip dari AFP, Kamis (24/10).
"Hingga kini kami sudah menginstruksikan agar tindak kekerasan tidak dilakukan dan kami tidak akan berkonfrontasi dengan siapapun," sambung dia.
Hingga Rabu (23/10) waktu setempat dari 97 persen suara yang masuk, Morales mendapat 46,3 persen suara. Sedangkan Mesa 37,35 persen suara.
Menurut konstitusi Bolivia, Morales butuh kemenangan sebesar 10 persen untuk dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Saat ini perbedaan suara kedua kandidat hanya sekitar 9 persen.
Putaran kedua pun seharusnya segera diselenggarakan. Namun, komisi pemilihan umum Bolivia tanpa alasan jelas nampaknya akan segera mengumumkan Morales sebagai pemenang pemilu.
Keputusan kontroversial komisi pemilu Bolivia membuat organisasi negara-negara benua Amerika (OAS) menggelar rapat darurat di Washington. Mereka merekomendasikan digelarnya putaran kedua untuk meredakan krisis politik dan keamanan di negara miskin namun kaya sumber daya alam tersebut.