Kritik Pemecatan Ronny Sompie, Komisi III Protes Yasonna Tunda Rapat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) dan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Menkumham Yasonna Laoly dijadwalkan mengikuti rapat kerja lanjutan bersama Komisi III DPR untuk membahas beberapa isu. Namun, rapat batal setelah ada surat Kemenkumham untuk menunda dengan alasan terdapat agenda lain yang sudah terjadwal.

Anggota Komisi III, Taufik Basari (Tobas), menyanyangkan agenda raker batal, padahal ada sejumlah isu yang ingin dikritisi, terutama keputusan Yasonna mencopot Ronny Sompie sebagai Ditjen Imigrasi.

"Banyak isu-isu yang harus kita bahas, termasuk isu soal penonaktifan Dirjen Imigrasi dan hal-hal yang terkait Harun Masiku. Sangat penting, karena itu tugas komisi III untuk melakukan pengawasan," kata Tobas di Gedung DPR, Senayan, Senin (3/2).

Menurut Tobas, keyakinan Yasonna adanya kesalahan IT dalam mendeteksi keberadaan Harun sudah di Indonesia saat diburu KPK, merupakan pernyataan yang fatal. Menurutnya, Yosonna gagal menjalankan tugas untuk menjaga keamanan negara.

"Alasan dari Menkumham ini adalah alasan yang memberikan dampak fatal. Dengan ia meyakini peristiwa ini terjadi karena kesalahan sistem IT, itu menunjukan bahwa kemenkumham tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjaga kemanan negeri ini," ucapnya.

Ia menyebut apabila terdapat kesalahan imigrasi, tak menutup kemungkinan orang dengan mudahnya masuk dan keluar dari Indonesia. Sehingga, membahayakan keamanan.

"Misalnya ada suatu rentang waktu sistem IT di imigrasi tidak berjalan sehingga kita tidak mengetahui siapa orang yang masuk dan siapa orang yang keluar, itu sangat berbahaya. Bisa saja teroris masuk, bisa saja orang DPO dari luar negeri masuk ke Indonesia atau sebaliknya. Itu fatal, justru alasannya fatal," sambung Tobas.

Ketua DPP NasDem itu menuturkan terlambatnya mendeteksi keberadaan Harun bukan semata-mata kesalahan imigrasi. Untuk itu, ia mengkritik keputusan menteri yang juga Ketua DPP PDIP itu mencopot Ronny.

"Meski sistemnya ada di dirjen imigrasi, tapi tugas menjaga pintu gerbang negeri ini tugasnya menteri, bukan tugas dirjen semata-mata. Itu yang harus kita kritik. Apalagi pernyataan Menkumham terakhir yang menyatakan kalau dirjennya tidak salah, saya siap mundur. Berarti dirjennya sudah dinyatakan pasti salah," tutup Tobas.

Lantaran ditunda, rapat rencananya akan digelar Senin (24/2).