Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
ADVERTISEMENT
Sejumlah pihak mengkritik penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Kritik datang mulai dari pegiat antikorupsi hingga para mantan pimpinan KPK, seperti Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto alias BW.
ADVERTISEMENT
Kritikan terhadap penonaktifan tersebut terus disuarakan melalui serangkaian webinar. Keduanya bersama eks pimpinan KPK lainnya seperti Agus Rahardjo, Saut Situmorang, M Jasin, dan Adnan Pandu Praja menjadi pembicara dalam diskusi virtual yang digelar ICW. Diskusi tersebut bertajuk 'Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai'.
Dalam webinar tersebut, Busyro mengaku HP miliknya telah diretas sebelum acara. Menurutnya, peretasan tersebut merupakan bagian reaksi yang tidak sependapat dengan kritikannya terhadap pelemahan KPK.
"Saya tidak hirau dengan reaksi buzzer-buzzer, wajar sekali dalam logika rezim sekarang ini, biarin saja. Bahkan ada yang di-hack, indikasi kuat barusan HP saya di-hack, diganggu-ganggu beberapa kali dan sejumlah teman menjelang webinar ini," ucap Busyro.
Saat berbicara, Busyro memang memprotes keras penonaktifan 75 pegawai KPK. Menurutnya, penonaktifan 75 pegawai merupakan bentuk mengamputasi KPK yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Indikasi semakin kuat rezim sekarang ini memang sangat amat khawatir untuk eksistensi dan keberadaan teman-teman 75 (pegawai KPK) ini, maka diamputasi sekalian," kata Busyro.
Tak cuma Busyro, BW mengaku akun WhatsApp miliknya sudah diretas sebelum acara. Sehingga ia sempat terlambat mengikuti diskusi virtual tersebut.
"Mohon maaf agak terlambat masuk karena HP saya diganggu, sangat diganggu, dan WhatsApp saya sekarang sudah di-hijack, ini saya pakai untung Telegram masih bisa," kata BW.
BW saat diskusi menyebut penonaktifan 75 pegawai KPK ada kaitannya dengan upaya menghentikan perkara-perkara besar. Sebab dari 75 pegawai, terdapat beberapa kasatgas penyelidik dan kasatgas penyidik.
"Kasatgas penyelidik penyidik yang didelegitimasi hak dan kewenangannya ditujukan untuk menghentikan berbagai kasus besar dan mega korupsi dan strategic, yang secara sengaja diduga dilakukan oleh Ketua KPK," tutupnya.
ADVERTISEMENT
***
Saksikan video menarik di bawah ini:
Live Update
Mantan Menteri Perdagangan RI Tom Lembong menjalani sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/11). Gugatan praperadilan ini merupakan bentuk perlawanan Tom Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.
Updated 26 November 2024, 10:01 WIB
Aktifkan Notifikasi Breaking News Ini