KSAD soal 'Perang Bintang' di Pilgub Jateng: Sudah Purnawirawan, Punya Hak

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat diwawancarai wartawan di Lapangan Mabes TNI AD, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak diminta tanggapan terkait "perang bintang" di Pilgub Jawa Tengah 2024. Ada dua calon bakal bertanding di Jateng.

Dua calon ini merupakan pensiunan jenderal. Mereka adalah Jenderal (Purn) Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDIP dan Komjen (Purn) Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang diusung Koalisi Indonesia Maju plus.

Pertarungan Andika vs Ahmad Luthfi ini dianggap 'perang bintang' karena mewakili dua institusi berbeda. Andika merupakan eks KSAD sekaligus eks Panglima TNI. Sementara Ahmad Luthfi merupakan eks Kapolda Jateng.

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi menjalani tes kesehatan di RSUP dr Kariadi Semarang. Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin menjalani tes kesehatan di RSUP dr Kariadi Semarang. Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Maruli memastikan TNI khususnya Angkatan Darat tidak akan ikut campur dalam Pilgub Jateng. Ia menilai tidak ada hubungannya TNI AD dengan Pilkada.

"Ya kalau di kami itu, kalau sudah punya pangkatnya bintang, sudah pensiun, ya sudah. Komandonya tidak ada lagi. Jadi tidak ada hubungannya itu ya," kata Maruli di IKN, Kamis (12/9).

Menantu Luhut Pandjaitan ini mengatakan, Andika dan Ahmad Luthfi sudah pensiun. Ia pun mengatakan mereka mempunyai hak untuk berkontestasi dalam Pilkada karena sudah tidak terikat ikatan dinas.

"Kebetulan beliau-beliaunya itu purnawirawan. Ya sudah, purnawirawan kan punya hak untuk ikut dalam pilkada," kata Maruli.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, juga meyakini tidak akan ada gesekan TNI-Polri di Pilgub Jateng. Ia menegaskan jangan membenturkan TNI-Polri dalam Pilkada Jateng.

"Tidak, tidak. Kita tidak boleh membenturkan institusi TNI-Polri. Tidak boleh. Itu berbahaya untuk bangsa dan negara. Bahwa kita membuat analisis mereka masing-masing pernah berprofesi di Kepolisian, di TNI, biarkan itu menjadi edit value masing-masing," kata Ganjar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9).

Ganjar menjelaskan, yang mesti didorong dalam Pilgub Jateng adalah gagasan dari masing-masing paslon. Ia berharap suksesor dirinya bisa meneruskan program terbaik yang sudah ia terapkan.