KSAL Dukung Indonesia Punya Coast Guard: Waktu Bakorkamla Semua Happy

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kemanan Laut (Kamla) Komisi I dengan KASAL, Laksamana Muhammad Ali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Panja Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, membahas keamanan laut (Kamla). Salah satu yang disinggung yakni Indonesia yang hingga saat ini belum punya coast guard sebagai lembaga yang benar-benar berwenang di laut.

Ali mendukung dibentuknya coast guard. Ia menyebut, di beberapa negara maju, terdapat coast guard selain Angkatan Laut.

“Kami mendukung terbentuknya coast guard, sangat mendukung karena di beberapa negara maju juga selalu ada navy ada coast guard,” kata Ali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

“Memang bentuknya coast guardnya macam-macam, di Australia itu ada maritime border coast protection, itu juga ada bermacam-macam ada angkatan laut, ketuanya angkatan laut ya, komandannya tetap angkatan laut, gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga,” tuturnya.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali memberikan keterangan terkait rencana kegiatan Latihan Bersama (Latma) Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) ke-5 di Jakarta, Jumat (3/1/2025). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ali mengatakan, terkait penegakan hukum di laut, pihaknya sudah melakukan seminar mengenai pembagian tugas jika ada coast guard. Ia menyinggung saat masih Bakorkamla pembagian tugas sudah cukup bagus.

"Dulu waktu masih Bakorkamla itu sebenarnya pembagian tugasnya cukup bagus, dikoordinasikan dan semua happy. Polisi BKO Bakorkamla, mereka happy, Angkatan Laut yang BKO Bakorkamla juga seperti itu. Jadi mereka koordinasinya sangat baik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali memandang dalam Rancangan UU Keamanan Laut khususnya coast guard perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas. Sebab, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki UU Keamanan Laut, begitu juga soal coast guard.

"Pandangan saya coast guard tetap penting nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya seperti apa kemudian pembagian kewenangannya seperti apa mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih," ungkapnya.

Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Heryawan (Aher), juga menegaskan urgensi coast guard, dari persepsi hubungan internasional meski ada Bakamla, ia menilai Bakamla belum memiliki kewenangan penuh terhadap penegakan hukum di laut.