KSAL Minta Pertamina Putihkan Tunggakan BBM: Ubah Harga dari Industri ke Subsidi

28 April 2025 13:48 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
KRI jenis Parchim class berada di dermaga saat pelaksanaan inspeksi kapal perang (Admiral Inspection) dan Exit Broadcasting di Kompleks Satuan Kapal Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta, Minggu (24/3/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
KRI jenis Parchim class berada di dermaga saat pelaksanaan inspeksi kapal perang (Admiral Inspection) dan Exit Broadcasting di Kompleks Satuan Kapal Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta, Minggu (24/3/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan saat ini TNI Angkatan Laut (AL) menunggak biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional Alutsista TNI AL. TNI AL menunggak kepada Pertamina.
ADVERTISEMENT
“Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” kata Ali saat hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/4).
Ali mengungkapkan, hal itu mengganggu operasional untuk TNI melakukan patroli di perairan Indonesia. Ia berharap agar tunggakan tersebut diputihkan.
“Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” tuturnya.
KSAL Laksamana Muhammad Ali menyampaikan pembekalan dalam Kuliah Umum Pasis Dikreg LII Sesko TNI TA. 2024, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/11/2024). Foto: Dok. Dinas Penerangan TNI AL
Selain itu, Ali juga menyinggung soal pemberlakuan harga BBM, TNI AL membeli minyak dengan harga industri. Ia menyinggung harga bahan bakar untuk Kepolisian yang berbeda tarifnya. Ia lantas meminta agar TNI AL juga bisa diberikan harga bahan bakar subsidi.
ADVERTISEMENT
“Kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya, nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” ungkapnya.
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kemanan Laut (Kamla) Komisi I dengan KASAL, Laksamana Muhammad Ali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Ia menyebutkan, konsumsi BBM TNI paling banyak memang berada pada matra Angkatan Laut. Sebab, ada beberapa teknologi pada alutsista yang harus tetap menyala.
“Memang yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, Dan untuk menghidupkan air condition, AC, karena kalau AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” paparnya.
Ali berharap untuk biaya Bahan Bakar Minyak ke depannya agar dipusatkan ke Kementerian Pertahanan anggarannya.
“Kemudian nanti mungkin diatur oleh Kemhan untuk masalah masalah bahan bakar, terpusat di Kemhan, harapannya seperti itu,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT