KSAL soal Jokowi Kritik WA Grup TNI-Polri Tak Setuju IKN: Kami Introspeksi

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Foto: Dispen AL

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan Presiden Jokowi. Jokowi menyinggung pembicaraan WhatsApp grup TNI-Polri terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Selain itu, Jokowi juga menilai jangan sampai TNI dan Polri memanggil sembarang penceramah dengan mengatasnamakan demokrasi.

Jokowi menganggap hal itu merugikan pemerintah dan institusi TNI-Polri bila yang dibicarakan mengganggu kestabilan keamanan negara.

Yudo Margono mengatakan, pernyataan Jokowi ini menjadi teguran bagi seluruh jajaran TNI-Polri.

“Kita tentunya harus introspeksi ke dalam tentang TNI-Polri beserta keluarga tetap harus tegak lurus untuk mendukung program-program pemerintah,” kata Yudo usai Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).

“Itu menjadi teguran. Bagi kami TNI-Polri khususnya TNI AL, AD, AU akan kita tekankan lagi dalam itu agar tidak terjadi seperti itu,” tambahnya.

Yudo ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memimpin Rapim. Sebab, Andika sedang isoman karena positif COVID-19.

Jumpa pers Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/3). Foto: Nugroho GN/kumparan

Yudo menegaskan, TNI akan mengevaluasi serta introspeksi diri terkait pemindahan Ibu Kota Negara. Sebab pemindahan IKN sudah bersifat final.

“Menurut kami itu adalah teguran kepada kami untuk introspeksi lagi, untuk evaluasi ke dalam tentang itu,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo turun dari mobil saat tiba di rumah duka kediaman almarhum Miyono Suryosardjono di Kampung Gondang, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (28/2/2022). Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO

Sebelumya, Jokowi meminta petinggi TNI dan Polri perlu mendisiplinkan WhatsApp grup anggotanya agar tidak dapat menimbulkan kerugian dan kegaduhan.

“Juga hal kecil-kecil harus mulai didisiplinkan di WA grup. Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan. Hati-hati," kata Jokowi.

"Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah bisa tidak diperdebatkan. Kalau di sipil silakan," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, tentara dan polisi tidak bisa berbuat seenaknya atas nama demokrasi. Sebagai contoh, ia mengatakan tentara dan polisi tidak bisa asal memanggil penceramah lalu mengatasnamakan demokrasi.