KSP: KemenPUPR-Kemenhub Sudah Bisa Bangun IKN, Pakai Realokasi Anggaran
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden Jokowi telah menyelesaikan ritual Kendi Nusantara di titik 0 kemarin. Setelah acara tersebut, muncul pertanyaan, apakah pembangunan IKN sudah bisa dimulai.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menjelaskan, seusai prosesi penyatuan tanah dan air serta penanaman pohon di IKN, beberapa kementerian teknis sudah bisa melakukan pembangunan IKN.
Namun, pembangunan ini belum masif karena masih menunggu Perpres Rencana Induk IKN.
“Dari UU-nya kan tetap harus, membolehkan kementerian teknis bekerja tetapi dalam koordinasi kepala otorita,” kata Wandy saat dimintai tanggapan, Selasa (15/3).
Lalu, kementerian apa saja yang sudah bisa memulai pembangunan meski belum masif?
“Kerjanya kementerian teknis itu kan kayak PUPR, Kemenhub misalnya bangun infrastruktur tetapi mungkin mereka bangun yang kecil-kecil karena kan nunggu Perpres rencana induk kan,” tambah Wandy.
Lebih detail, Wandy menerangkan, PUPR dan Kemenhub misalnya sudah bisa membangun jalan menuju IKN. Pembangunan ini menggunakan realokasi anggaran Kementerian PUPR.
Lalu, Kementerian LHK sudah bisa membangun 75 persen kawasan hijau di sekitar IKN sesuai rancangan awal sebagaimana termaktub di UU IKN.
“Misalnya penanaman kembali karena kan sudah jelas wilayah ya KLHK kan. Ya, itu kan mau ndak ada ibu kota atau tidak pun, harus dihijaukan, 75 persen kan rancangan awal,” beber Wandy.
Kapan groundbreaking resmi, Wandy menyebut pemerintah terus mempersiapkannya. Akan tetapi, secara simbolis, sebenarnya dengan mengacu pada konsep smart forest city, groundbreaking IKN sudah dilakukan.
“Kan kalau bangunan kan ini ada peletakan batu pertama, tapi kalau kota smart forest city kan menanam pohon bisa disebut groundbreaking juga. Karena kan kau 75 persen kawasan hijau kan. Jadi lebih banyak pohon juga daripada bangunannya, jadi groundbreaking juga,” tandas Wandy.