KSP Minta Edy Rahmayadi Selesaikan Konflik Agraria di Simalingkar-Sei Mencirim
PerbesarKantor Staf Presiden (KSP) menyoroti penyelesaian konflik agraria di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru dan Desa Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Konflik ini mendapatkan atensi yang sangat serius dari Presiden Jokowi. Pada Senin lalu (11/7), Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dipanggil ke Istana untuk mengikuti rapat terbatas soal masalah agraria di Sumut. Edy diminta segera menyelesaikan masalah lahan.
“Mengawal komitmen Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) meminta Pemda Sumut untuk segera melakukan percepatan penyelesaian konflik Simalingkar - Sei Mencirim,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Rabu (13/7).
“Begitu Gubernur Sumatera Utara siap melaksanakan kesepakatan bersama, KSP bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, PTPN III Holding dan PTPN II siap mendukung proses eksekusinya di lapangan sesuai arahan Presiden Jokowi,” tegas Abetnego.
Atas dasar itu, KSP berharap Pemda bisa bekerja sama menyelesaikan konflik tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim. Lebih jauh, dengan kolaborasi bersama antara Kementerian dan Lembaga terkait, KSP turut merumuskan solusi berupa penyediaan lahan untuk rumah masyarakat seluas 150 meter per keluarga.
Serta, lahan garapan seluas 2.500 meter per keluarga dengan skema pinjam pakai untuk 700 KK di Simalingkar dan 800 KK di Sei Mencirim.
“Untuk menindaklanjuti solusi yang telah disepakati bersama dan hasil identifikasi penerima manfaat, masih diperlukan kolaborasi lintas pemerintah pusat dan daerah,” kata Abetnego.
“Penyelesaian permasalahan di Simalingkar dan Sei Mencirim tidak hanya didesain untuk menghentikan konflik tapi memastikan bahwa pemerintah bisa memberikan jawaban atas kepastian lahan dan penghidupan yang dibutuhkan warga,” tandasnya.
Pada Agustus 2020, sebanyak 170 petani asal Simalingkar dan Sei Mencirim melakukan aksi jalan kaki dari Medan menuju Jakarta untuk menyampaikan keluhannya kepada Presiden Jokowi secara langsung terkait konflik pertanahan dengan pihak PTPN II.
Setelah warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, KSP melalui Kedeputian II telah aktif memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim dengan PTPN II. Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar KSP dan berbagai dialog dengan masyarakat, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi.
Sebagai informasi, sejak 2016 sampai 2022, KSP telah menerima 202 pengaduan konflik agraria dari Sumatera Utara, termasuk di antaranya adalah permasalahan Simalingkar dan Sei Mencirim.