KSP Terima Keluhan Dampak Dapur MBG Ditutup Selama Libur Sekolah-Moratorium SPPG

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Foto: Zamachsyari/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Foto: Zamachsyari/kumparan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/6).

Dalam pertemuan tersebut, Dudung mengungkapkan terdapat tiga persoalan utama yang disampaikan oleh perwakilan aliansi. Pertama, penutupan dapur MBG selama libur sekolah dinilai berdampak langsung terhadap para relawan dan penyelenggara yang menggantungkan penghasilan dari operasional program tersebut.

"Ada tiga hal tadi dari Mas Jeffrey ya, bahwa yang pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah, ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan ya, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung di KSP, Jakarta, Jumat (26/6).

Kedua, Dudung menyoroti dampak terhadap pelaku UMKM penyedia bahan baku. Menurutnya, aliansi menyampaikan bahwa penurunan harga bahan pangan bukan disebabkan melimpahnya stok, melainkan karena berkurangnya permintaan akibat penghentian operasional dapur MBG selama liburan.

"Yang kedua, dampak dari UMKM yang sekarang mencuat bahwa BGN selama libur sekolah itu ditutup, kemudian harga-harga menjadi murah, padahal dari pihak aliansi menyampaikan justru karena tidak ada yang ingin beli bahan-bahan baku itu sendiri," ujarnya.

Persoalan ketiga berkaitan dengan moratorium pembangunan dapur MBG. Dudung menyebut terdapat sekitar 15.000 dapur yang telah selesai dibangun dari target 27.000 dapur, namun hingga kini belum seluruhnya direalisasikan operasionalnya, termasuk sekitar 1.200 dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Yang ketiga, ini yang lebih penting ini adalah tentang moratorium. Dari 27.000 dapur dan ada sekitar 15.000, ini sudah selesai, ini miliaran, namun sampai sekarang belum ada realisasi, terutama yang di 3T, ada yang sekitar 1.200. Ini kontraknya sudah berjalan, kemudian surat keputusannya sudah terima, dan bahkan sudah dijadikan jaminan ke bank, tapi realisasinya belum dilaksanakan," jelasnya.

Meski demikian, Dudung menegaskan pemerintah tetap berkomitmen penuh melanjutkan Program MBG sebagai salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah pembenahan yang sedang dilakukan bukan untuk mengurangi komitmen pemerintah, melainkan memperkuat tata kelola agar program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

"Pertama saya ingin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis sebagai salah satu program strategi Bapak Presiden. Kemudian yang sedang dilakukan saat inilah bukan mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG itu sendiri, melainkan memperkuat tata kelola agar pelaksanaan program semakin efektif, semakin akuntabel, dan semakin berkelanjutan," ucapnya.

Sejumlah pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (24/10/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ia menambahkan, berbagai masukan dari relawan dan mitra penyelenggara akan disampaikan langsung kepada BGN sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan.

"Kami memahami bahwa implementasi surat edaran tersebut menimbulkan berbagai perhatian dari masyarakat maupun para mitra penyelenggara. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan," tuturnya.

"Beberapa hal tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan relawan, tentunya ini sebagai bahan bagi kami untuk menyampaikan secara langsung kepada BGN agar ditentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut sehingga nantinya tidak berdampak buruk kepada pihak penyelenggara maupun relawan," tandas dia.