KSPI dan Partai Buruh Demo di Patung Kuda, 1.477 Personel TNI-Polri Disiagakan

Massa aksi dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan serikat buruh lainnya menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (17/7). Ribuan personel gabungan disiagakan.

"Kami melibatkan sejumlah 1.477 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes P Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi.

Demo ini juga dilakukan serentak di beberapa kota. Di antaranya Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, Makassar hingga Banten.

"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya.

Berikut poin tuntutan demo buruh hari ini:

1. Konsep Upah Minimum yang Kembali pada Upah Murah: UU Cipta Kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah, mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

2. Outsourcing Tanpa Batasan Jenis Pekerjaan: Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Ini sama saja menempatkan negara sebagai agen outsourcing.

3. Kontrak yang Berulang-ulang: UU Cipta Kerja memungkinkan kontrak kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, hal ini mengancam stabilitas kerja.

4. Pesangon yang Murah: Pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.

5. PHK yang Dipermudah: Proses PHK dipermudah, membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja dan selalu berada dalam posisi rentan.

6. Pengaturan Jam Kerja yang Fleksibel: Jam kerja yang tidak menentu menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

7. Pengaturan Cuti: Tidak adanya kepastian upah selama cuti, khususnya bagi buruh perempuan, menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

8. Tenaga Kerja Asing: Peningkatan jumlah tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal.

9. Hilangnya Sanksi Pidana: Penghapusan sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.