Kubu Moeldoko Respons Keputusan Kemenkumham: Bukti Tak Ada Intervensi Pemerintah

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Foto: Endi Ahmad/ANTARA FOTO

Kemenkumham memutuskan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Terkait keputusan tersebut, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, mengatakan pihaknya menghormati keputusan yang diambil pemerintah.

"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh SBY dan AHY yang menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko," kata Saiful dalam keterangannya, Rabu (31/3).

"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," lanjutnya.

Saiful juga menegaskan tuduhan yang menyebut Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya tidak benar dan merupakan fitnah kejam.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

"Demikian juga adanya isu miring yang dikembangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang menuduh Bapak Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya, merupakan fitnah kejam yang sama sekali tidak benar dan telah dibantah langsung oleh pimpinan pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar," ujarnya.

Saiful kembali menjelaskan bahwa kader senior Demokrat mendatangi Moeldoko dan memintanya untuk membenahi partai yang telah bergeser menjadi partai yang tak lagi demokratis.

"Dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi)," ungkapnya.

Ia juga menyebut pernyataan Moeldoko soal ideologi radikal adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan telah tumbuh subur di tengah masyarakat. Menurutnya, ideologi tersebut berbahaya dan dapat memperuncing disintegritas bangsa melalui politik identitas.

"Pembiaran kelompok radikal yang tumbuh subur tersebut telah menimbulkan intoleransi, terkotak-kotaknya anak bangsa, dan redikalisme yang mengancam masa depan bangsa dan negara kita," ucapnya.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Foto: Endi Ahmad/ANTARA FOTO

Ia melanjutkan, pilihan Moeldoko menerima amanah sebagai ketum Demokrat versi KLB demi menyelamatkan Pancasila dari radikalisme merupakan pilihan politiknya pribadi. Sehingga ia menegaskan ini tidak terkait dengan Pemilu 2024.

"Langkah ini bukan ambisi pribadi Bapak Moeldoko, apalagi hanya sekadar untuk Pemilu 2024. Sekali lagi, ini adalah pilihan demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Demokrat Versi KLB Pastikan Moeldoko Taat Hukum

Terkait keputusan Kemenkumham, Demokrat kubu Moeldoko akan kembali menempuh jalur hukum lewat PTUN. Langkah itu, kata dia, ditempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Demokrat sebagai partai modern, terbuka, dan demokratis.

"Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalahgunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Terakhir, Saiful mengatakan Moeldoko mengimbau seluruh kader untuk tetap tenang, solid, bersatu, dan menjaga ketertiban.

"Mari kita tunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang memperjuangkan demokrasi berlandaskan Pancasila, yang memperjuangkan nasib rakyat agar makin baik, yang memberi ruang kepada seluruh kader untuk mengembangkan karirnya, yang menjadi partai terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.