Kudeta Militer di Gabon: Tentara Batalkan Pemilu, Klaim Telah Rebut Kekuasaan

Warga bertepuk tangan kepada anggota pasukan keamanan di distrik Plein Ciel Libreville setelah sekelompok perwira militer Gabon mengumumkan bahwa mereka mengakhiri rezim saat ini pada Rabu (30/8/2023). Foto: AFP

Kudeta militer kembali menerjang wilayah Afrika. Terbaru, kelompok militer di Gabon pada Rabu (30/8) mengumumkan telah mengakhiri rezim pemerintahan yang dipimpin selama 14 tahun oleh Presiden Ali Bongo Ondimba.

Militer juga mengumumkan telah membatalkan hasil pemilu — yang seharusnya memberikan masa jabatan berikutnya untuk Ali Bongo.

Republik Gabon adalah sebuah negara berdaulat di pantai barat Afrika Tengah yang terletak di garis khatulistiwa dan berbatasan dengan Guinea Ekuatorial, Kamerun, Republik Kongo, dan Teluk Guinea.

Dengan luas wilayah sekitar 270.000 kilometer persegi, populasi Gabon diperkirakan 1,7 juta orang.

Dikutip dari AFP, pengumuman dilengserkannya pemerintahan Ali Bongo dilakukan di tengah-tengah pemberlakuan jam malam dan pemutusan internet skala nasional.

Langkah-langkah itu diambil oleh pemerintahan Ali Bongo setelah pemungutan suara berakhir dan dia kembali terpilih sebagai presiden pada Sabtu (26/8).

Dengan maksud mencegah penyebaran berita palsu dan kemungkinan kekerasan, pemerintah memberlakukan jam malam antara pukul 19.00 hingga 06.00 dan memutus akses internet untuk sementara.

Saat berita ini dirilis, akses internet di Gabon dilaporkan telah kembali normal.

Warga bertepuk tangan kepada anggota pasukan keamanan di distrik Plein Ciel Libreville setelah sekelompok perwira militer Gabon mengumumkan bahwa mereka mengakhiri rezim saat ini pada Rabu (30/8/2023). Foto: AFP

Lebih lanjut, melalui siaran televisi lokal tampak seorang perwira yang diapit oleh sekelompok kolonel militer, anggota pasukan elite Garda Republik, dan tentara nasional sedang membacakan pidato.

Perwira itu mengumumkan bahwa hasil pemungutan suara pemilu telah dibatalkan dan seluruh institusi republik telah dibubarkan.

"Hari ini, negara ini sedang mengalami krisis institusional, politik, ekonomi dan sosial yang serius," ujarnya, sebagaimana disiarkan saluran televisi Gabon 24.

Perwira yang berbicara atas nama Komite Transisi dan Pemulihan Lembaga itu menambahkan, pelaksanaan pemilu baru-baru ini dinilai tidak memenuhi syarat untuk menyediakan pemungutan suara yang transparan, kredibel, dan inklusif — yang sesungguhnya diharapkan oleh rakyat Gabon.

Warga bertepuk tangan kepada anggota pasukan keamanan di distrik Plein Ciel Libreville setelah sekelompok perwira militer Gabon mengumumkan bahwa mereka mengakhiri rezim saat ini pada Rabu (30/8/2023). Foto: AFP

"Kami telah memutuskan untuk mempertahankan perdamaian dengan mengakhiri rezim saat ini. Untuk itu, pemilihan umum pada 26 Agustus 2023 dan hasil yang terpotong dibatalkan," sambung dia.

Dikatakan bawa seluruh lembaga pemerintahan republik telah dibubarkan — termasuk pemerintah, Senat, Majelis Nasional, dan Mahkamah Konstitusi. Perbatasan negara di Gabon pun ditutup hingga waktu yang belum ditentukan.

Adapun pidato itu dibacakan beberapa saat setelah otoritas pemilu nasional mengumumkan bahwa Bongo telah memenangkan masa jabatan ketiganya dengan perolehan suara 64,27 persen.

Bongo (64 tahun) telah berkuasa di Gabon sejak 2009, ketika sang ayah — Omar Bongo Ondimba, yang telah memerintah negara kaya minyak tersebut selama 41 tahun, meninggal dunia.

Sebelum Gabon, negara di Afrika yang diguncang kudeta adalah Niger, pada 26 Juli 2023.