Kudeta Myanmar, MUI Ajak Ormas dan Pemimpin Islam Pantau Kondisi Muslim Rohingya

Kondisi para pengungsi di Rohingya. Foto: REUTERS/Jorge Silva

MUI turut merespons kudeta Myanmar yang dilancarkan militer terhadap pemerintahan sipil.

MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional menyerukan seluruh elemen masyarakat Indonesia, ormas, pemimpin Islam, hingga masyarakat Muslim di seluruh dunia untuk tetap memantau kondisi kaum minoritas Rohingya.

"MUI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh dan pemimpin umat Islam, ormas muslim di Indonesia dan organisasi masyarakat madani muslim di berbagai wilayah negara lainnya untuk ikut mencermati dan memantau perkembangan yang terjadi di Myanmar," kata MUI dalam keterangan resminya yang diterima kumparan, Jumat (5/2).

"Agar tidak terjadi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap semua kelompok, termasuk Muslim (Rohingya) di Myanmar yang dilakukan oleh siapa pun," lanjutnya.

Kendaraan lapis baja Angkatan Darat Myanmar melewati sebuah jalan setelah mereka merebut kekuasaan dalam kudeta di Mandalay, Myanmar, Selasa (2/2). Foto: Stringer/REUTERS

MUI juga menyerukan agar penguasa di Myanmar menindaklanjuti segala keputusan internasional untuk melindungi Muslim Rohingya dari kekerasan yang selama ini dilakukan militer. Keputusan internasional ini merujuk pada resolusi PBB Desember 2019 dan keputusan International Court of Justice Januari 2020.

MUI mendukung pernyataan dan upaya pemerintah Indonesia yang prihatin atas krisis di Myanmar dan mendesak semua pihak untuk menahan diri, serta mengedepankan dialog untuk mencari penyelesaian permasalahan yang ada.

"MUI mengharapkan kiranya dialog yang disarankan oleh pemerintah RI tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Myanmar, termasuk masyarakat Muslim di sana, di antaranya Muslim Rohingya yang selama ini mengalami diskriminasi, pembunuhan dan pengusiran paksa," jelas MUI.

Bekas pembakaran rumah etnis Rohingya di Myanmar. Foto: Soe Zeya Tun/Reuters

MUI pun menyarankan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar gejolak politik di Myanmar tidak memperburuk kondisi WNI dan kondisi Muslim di sana, termasuk Rohingya.

"MUI meminta bantuan pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian luar Negeri RI, untuk menyampaikan sikap MUI yang mewakili concern Umat Islam seluruh Indonesia ini kepada Penguasa Myanmar," pungkas MUI.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil, Senin (1/2) pagi dengan tuduhan kecurangan Pemilu 2020 yang dimenangkan telak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) besutan Aung San Suu Kyi.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Panglima Tertinggi Myanmar, berjabat tangan dengan Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Foto: Stringer/REUTERS

Militer di bawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing saat ini menetapkan keadaan darurat selama setahun dan akan mengadakan kembali pemilu. Militer juga membatasi layanan internet dan telekomunikasi masyarakat.

Min Aung Hlaing adalah sosok di balik kekerasan dan pembantaian terhadap Rohingya. Sayangnya, pemimpin pemerintahan sipil Myanmar Aung San Suu Kyi sempat membela militer pada persidangan Mahkamah Pidana Internasional di Belanda atas tuduhan genosida etnis Rohingya.

Citra Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian 1991 pun memburuk di mata internasional karena sikapnya yang dianggap menutup telinga atas penderitaan Rohingya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.