Kurangi Polusi, New Delhi Terapkan Kebijakan Ganjil-Genap

Warga mengenakan masker penutup hidung di tengah kabut asap di New Delhi, India, Senin (4/11/2019). Foto: AFP/PRAKASH SINGH

Otoritas di ibu kota India, New Delhi, mulai menerapkan kebijakan ganjil-genap untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Langkah tersebut diambil demi meredam polusi udara yang semakin mencekik.

Berdasarkan perhitungan Indeks kualitas udara di Kedutaan Besar Amerika Serikat di New Delhi, partikel PM 2,5 jumlah sudah melebihi 500. Angka tersebut masuk level berbahaya.

Partikel tersebut diketahui dapat menimbulkan potensi penyakit jantung, paru-paru, serta kematian dini pada orang tua. Polusi dengan tingkat tersebut menimbulkan risiko serius bagi sistem pernafasan populasi warga India secara menyeluruh.

Para pengendara di sepanjang jalan yang sibuk di New Delhi, India. Foto: AFP/NOEMI CASSANELLI

Situs pemantau kualitas udara independen, AirVisual, menyebut New Delhi adalah kota paling berpolusi seluruh dunia. Dua kali lipat dibanding Lahore, Pakistan, yang menempati peringkat kedua.

Masalah tersebut membuat Pemerintah Kota New Delhi bertindak. Sampai 15 November mendatang mereka menerapkan sistem ganjil-genap di jalanan New Delhi.

Pada Senin (4/11) mobil dengan nomor pelat genap diizinkan berjalan. Sedangkan pelat ganjil tidak bisa turun ke jalan.

Penerapan ganjil-genap ternyata mengundang pro-kontra. Menurut seorang warga New Delhi, Sagar Bajaj, kebijakan tersebut menyulitkan.

Sejumlah kendaraan melintas di jalanyang diselimuti asap di New Delhi, India. Foto: AFP/Sajjad HUSSAIN

"Saya sangat tidak nyaman, saya tidak bisa menghadiri rapat tepat waktu," kata Bajaj seperti dikutip dari Reuters, (4/11).

Bajaj mengatakan, dia terbiasa bepergian kemana-mana dengan mobil pribadinya. Sayangnya, mobilnya berpelat ganjil sehingga tidak bisa digunakan hari ini.

Knalpot kendaraan bermotor bersama emisi industri berkontribusi 50 persen terhadap polusi di New Delhi.

Polusi di New Delhi telah berimbas pada kehidupan bermasyarakat setempat. Pada Senin (4/11) pemerintah memerintahkan agar seluruh sekolah diliburkan dan pekerjaan konstruksi dihentikan.