Kuwait Izinkan Tentara Wanita Ikut Operasi Kombatan, tapi Larang Bawa Senjata
·waktu baca 2 menit
PerbesarKeputusan militer Kuwait yang membatasi peran tentara wanita memicu kemarahan warga Kuwait, khususnya kelompok perempuan.
Kemarahan itu dipicu kebijakan setiap tentara perempuan kini mesti meminta izin tugas dari wali laki-laki. Tentara perempuan juga dilarang membawa senjata.
Sejumlah aktivis hak perempuan mencela keputusan itu. Menurut mereka, tindakan tersebut sama seperti "satu langkah ke depan, dua langkah ke belakang."
Sebelum membatasi peran tentara perempuan, militer Kuwait terlebih dulu mengizinkan tentara wanita ikut operasi yang sifatnya kombatan.
Menurut seorang aktivis perempuan di Kuwait, Ghadeer al-Khashti, langkah pembatasan peran perempuan sama sekali tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Sebab, Kuwait merupakan salah negara dengan masyarakat paling terbuka di Teluk.
"Saya tidak tahu kenapa ada pembatasan untuk bergabung bersama tentara. Semua jenis pekerjaan ada perempuan, termasuk sebagai polisi," ucap al-Khashti seperti dikutip dari AFP.
Al-Khashti bercerita ibunya bergabung bersama tentara Kuwait saat invasi diktator Irak Saddam Hussein pada 1990 lalu. Dan, kala itu tidak ada batasan peran perempuan dalam pertempuran.
"Ibu saya selama invasi Irak pernah menyimpan senjata di dalam abaya dan mengirimkan itu ke tentara perlawanan Kuwait, dan ayah saya mendorong itu," ucap dia.
"Saya tidak tahu apa dasar yang mereka lihat bahwa perempuan itu lemah," sambung dia.
Aktivis lain, Lulwa Saleh al-Mulla, malah bereaksi lebih keras. Kepala Masyarakat Budaya dan Sosial Perempuan Kuwait itu menyebut kebijakan militer diskriminatif.
Ia berjanji akan segera mengakhiri kebijakan tersebut dengan berbagai cara.
"Kami punya martir perempuan yang membela negara atas dasar kemauan sendiri. Tidak ada yang memerintah hanya atas dasar kecintaan terhadap negara," ucap al-Mulla.
"Memang benar kami adalah negara Muslim, tapi kami menuntut hukum tidak tunduk pada fatwa. Kebebasan pribadi diatur dalam konstitusi yang menjadi dasar hukum negara," sambung dia.
Dipicu Kelompok Konservatif
Perdebatan mengenai peran tentara wanita di Kuwait dimulai pada Oktober 2021 lalu. Saat itu, Kementerian Pertahanan menyatakan peran tentara perempuan diperluas bahkan boleh ikut dalam operasi kombatan.
Keputusan tersebut ternyata dipermasalahkan oleh seorang anggota parlemen Kuwait, Hamdan al-Azmi. Dia dikenal sebagai salah satu sosok Muslim konservatif di Kuwait.
Ia berpendapat dalam agama Islam perempuan yang ada di medan tempur tidak sesuai dengan kodrat.