KY Hanya Mampu Gaji Pegawai hingga Oktober 2025 Imbas Efisiensi Anggaran

Kantor Komisi Yudisial RI di Jalan Kramat Raya No.57, Kramat, Senen, Jakarta Pusat. Foto: Ananta Erlangga/kumparan

Komisi Yudisial (KY) mengaku hanya mampu menggaji pegawainya hingga Oktober 2025 mendatang. Hal tersebut imbas adanya efisiensi anggaran.

"Memang dengan postur anggaran yang sampai hari ini yang dipotong 54 persen itu, betul telah disampaikan bahwa untuk pemberian gaji hanya sampai bulan Oktober," kata juru bicara KY, Mukti Fajar, dalam jumpa pers, Rabu (12/2).

Mukti mengungkapkan, efisiensi anggaran ini otomatis juga akan berdampak pada kinerja. Untuk itu, ia berharap agar KY bisa mendapat tambahan dana dari pemerintah.

"Komisi Yudisial berharap untuk mendapatkan tambahan dana karena ini menyangkut pelayanan publik dan tadi disampaikan sesuai dengan fungsinya menjalankan tugas konstitusional dan UU," ujar dia.

"Dan dengan tambahan dana itu tentunya kita akan mencoba memaksimalkan layanan kita terhadap masyarakat," tambahnya.

Kaji Wacana WFA

Untuk mengakali adanya pemangkasan anggaran tersebut, Mukti menjelaskan pihaknya juga tengah berdiskusi soal diadakannya work from anywhere (WFA) bagi para pegawai.

"Tapi kemungkinan besar akan ada efisiensi melalui WFH. Ini yang sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan efisiensi anggaran tadi dengan Work From Home, mungkin bukan WFH ya tapi Work From Anywhere," ujar dia.

Namun demikian, Mukti lebih berharap KY bisa mendapatkan tambahan anggaran ketimbang terpaksa melakukan itu.

Efisiensi Anggaran

Berdasarkan rekonstruksi per 11 Februari 2025, anggaran KY dipotong Rp 74,7 miliar. Dengan begitu, pagu efektif anggaran KY tahun ini sebesar Rp 109 miliar.

Karena efisiensi ini, KY mengubah struktur belanja anggaran dan operasional kantornya di antaranya pengurangan belanja perkantoran hingga 40 persen yang meliputi pemotongan anggaran operasional KY di daerah hingga belanja BBM untuk kendaraan dinas. KY juga akan mengurangi biaya jamuan dan honor untuk pegawai.

Anggaran ini diprioritaskan untuk menyewa lisensi Microsoft 365 dan layanan video conference untuk menunjang metode kerja Work From Anywhere. KY berusaha untuk melobi pemerintah agar menggelontorkan tambahan anggaran kurang lebih sebesar Rp 63 miliar.