La Nyalla: Elektabilitas Capres Digiring Buzzer, Narasinya Saling Hujat

16 Agustus 2023 10:42 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPD RI terlpilih, La Nyala Mattalitti memimpin rapat pleno pemilihan perwakilan DPD RI untuk masuk ke bursa pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara V, Jakarta, Selasa (2/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPD RI terlpilih, La Nyala Mattalitti memimpin rapat pleno pemilihan perwakilan DPD RI untuk masuk ke bursa pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara V, Jakarta, Selasa (2/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyinggung soal buzzer politik yang kerap jadi aktor di pemilu pada Sidang Tahunan MPR/DPR. Ini yang mengakibatkan saling hujat dan informasi liar kerap muncul di media sosial.
ADVERTISEMENT
"Elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa," kata La Nyalla di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
La Nyalla menilai Pilpres secara langsung yang kita adopsi banyak kekurangan. Salah satunya karena ongkos politik yang mahal.
"Telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa di-fabrikasi," kata dia.
"Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan lebih mendesak, daripada kita disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala Barat." sambungnya.
ADVERTISEMENT
Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045. Yakni dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif.
"Presiden harus mendapat dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Sehingga percepatan terwujudnya cita-cita negara ini menjadi tekad bersama, seperti yang pernah kita nyatakan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa," tutur dia.
"Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan. Yang menampung semua elemen bangsa. Yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan," tutupnya.