Lahan Sekolah Rakyat Muna Barat Capai 10 Hektare, Mampu Tampung 2 Ribu Siswa

Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen dari semula 6 hektare menjadi 10 hektare.
Penambahan luas lahan dilakukan menyusul peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari 1.000 menjadi 2.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya perluasan lahan ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muna Barat tersebut akan diproses agar dapat mengikuti tender pada Oktober 2026.
"Setelah proses administrasinya di Kemensos selesai nanti kita berikan ke Mensos, Mensos tanda tangan. Kita susulkan ke Kemen PU. Rencananya itu di bulan Oktober nanti tender,” katanya saat menerima audiensi Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa di Kantor Kemensos, Jakarta Puasa, Rabu (29/7/2026).
Agus Jabo mengatakan Kemensos sebelumnya telah mengusulkan 110 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Seiring adanya penambahan target pembangunan dari Presiden, usulan yang masuk belakangan, termasuk dari Kabupaten Muna Barat, akan disusulkan setelah seluruh proses administrasi selesai.
Ia menjelaskan, apabila proses tender pada Oktober, tahun ini pembangunan ditargetkan berlangsung.
“Kalau bisa (ikut) tender di Oktober, tahun ini dibangun. Tahun depan sudah bisa buka (perekrutan) siswa. Karena perekrutan siswa yang tahun ajaran berikutnya dimulai Desember besok. Jadi ini prosesnya cepat sekali,” jelas Agus Jabo.
Menurutnya, peningkatan daya tampung Sekolah Rakyat menjadi 2.000 siswa membuat kebutuhan lahan dan bangunan ikut bertambah. Karena itu, perluasan lahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dinilai telah menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sekolah berasrama berskala besar tersebut.
Untuk mempercepat proses, Agus Jabo meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat. Selanjutnya, Sekber akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk melakukan verifikasi lapangan.
Sementara itu, Bupati Muna Barat Ali Basa mengatakan Sekolah Rakyat menjadi kebutuhan masyarakat, terutama bagi anak-anak di wilayah kepulauan yang putus sekolah.
“Kita punya masyarakat dari di kepulauan, sebagian memang jelas (bisa) sekolah. Sebagian putus sekolah. Yang penting mereka bisa baca, tulis. Kita harapkan ke depan bagaimana mereka punya di sekolah itu life skill,” kata Ali Basa.
Ia menambahkan lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di Desa Sawerigadi Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. Tanah milik Pemkab tersebut masuk dalam kawasan strategis, hanya sekitar satu kilometer dari jalan nasional. Kondisi tersebut dinilai akan memudahkan akses peserta didik, tenaga pendidik, maupun operasional sekolah.
Sebagai informasi, turut hadir dalam audiensi Tenaga Ahli Mensos (TAM) Alif Kamal, TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi, dan Kepala Biro Umum Kemensos Yadi Muchtar.
