LAN Dorong Transformasi Teknologi Birokrasi, Jangan Hanya Ubah Mekanisme

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq Foto: Dok. Istimewa

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong transformasi digital pada bidang birokrasi, untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan publik. Mereka menyoroti banyaknya aplikasi yang dibuat pemerintah, sekitar 27 ribu aplikasi, tapi masih belum memuaskan layanan publik.

Plt. Kepala LAN, Muhammad Taufiq menjelaskan, jangan hanya mekanisme saja yang berubah, tapi pola kerja juga harus berubah. Sehingga, digitalisasi berjalan optimal.

“Jangan sampai hanya mekanismenya saja yang berubah, tapi cara kerjanya masih manual, pola berpikirnya masih dengan cara yang lama, maka dari itu SDM memiliki peran yang penting dalam transformasi digital di lingkungan birokrasi," kata Muhammad, pada sambutannya dalam acara Talkshow Birokrasi dalam Pusaran Transformasi Digital, kerja sama LAN dengan Tanoto Foundation, di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Jalan Veteran No 10, Rabu (7/8).

Ia menjelaskan lebih lanjut, meski telah punya platform digital, pengembangan ASN jadi poin penting dalam pengalihan sistem birokrasi.

"Jangan sampai hanya mekanismenya saja yang berubah, tapi cara kerjanya masih manual, pola berpikirnya masih dengan cara yang lama, maka dari itu SDM memiliki peran yang penting dalam transformasi digital di lingkungan birokrasi," kata Muhammad.

Pemimpin sebuah instansi atau institusi juga harus memberi ruang yang besar agar birokrasi bisa berkembang. Birokrasi yang berbelit-belit perlu dipangkas, dan ditinjau ulang agar pelayanan bisa maksimal.

Seorang mahasiswa menggunakan layanan digital berbasis media interaktif', Augmented Reality. Foto: Alfaddillah/Kumparan

“Pemimpin di sebuah institusi harus memberikan ruang agar organisasi bisa bergerak untuk melakukan transformasi. Birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit perlu ditinjau kembali, agar birokrasi ini bisa agile, adaptif dengan tuntunan perubahan”, tegasnya.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Seharusnya, ini jadi landasan bagi pimpinan untuk mempercepat peralihan teknologi.

“Kepemimpinan menjadi kunci untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pemerintah tersebut. Diperlukan pemimpin yang memiliki wawasan digital, yang mampu menjadi sentral dalam membangun kolaborasi, peralihan teknologi, serta kesiapan SDM ASN," ungkapnya.

Artinya, institusi harus mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan pelanggan, atau customer centric. mengubah perspektif birokrasi yang dinilai masih dominan pada kewenangan masing-masing, meningkatkan skill digital SDM aparatur untuk memiliki kemampuan dan keahlian digital (digital intelligence) untuk melayani masyarakat, dan terakhir model kepemimpinan yang mampu “memanage” transformasi digital ini.

Ilustrasi paspor digital. Foto: Shutterstock

Hal senada diungkapkan Ketua Majelis Wali amanat Universitas Padjadjaran, Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc, tentang pusaran digital (digital vortex), yang menyebabkan berbagai sektor terdistorsi oleh teknologi, beberapa sektor yang terdisrupsi teknologi layanan digital, pendidikan, telekomunikasi, media entertainment, pariwisata.

Untuk mendukung keberhasilan transformasi digital ada 3 nilai yang perlu ditingkatkan yaitu cost value yakni membuat pelayanan semakin murah dan gratis, experience value memberikan pengalaman digital yang mudah untuk diakses publik, dan terakhir platform value yang mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu platform.

“Oleh karenanya, sebelum melakukan transformasi digital, kita perlu mentransformasi mindset para pelayan publik untuk beralih menjadi becoming digital” kata Arief.

Sementara, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi dan Informasi Nasional, Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, menyinggung tren layanan teknologi digital adalah melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam setiap aplikasi pemerintah, penggunaan teknologi geospasial, virtual reality, augmented reality yang memungkinkan lembaga publik merancang layanan virtual dan dapat menghubungkan ke sumber digital.

Terakhir kolaborasi dan integrasi seluruh layanan pemerintah tanpa adanya ego sektoral dan silo mentality.

Wali Kota Palembang Harnojoyo (kanan) mensimulasikan perjalanan wisata menggunakan teknologi virtual reality (VR) 360 dengan alat bantu berupa lensa khusus, di rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (20/7/2022). Foto: M Riezko Bima Elko P/Antara

Dalam kesempatan yang sama Digital Development Lead Kedutaan Besar Inggris, Ms. Charis Mc. Carter menyampaikan, tantangan adanya digital transformasi di sektor publik di Inggris awalnya memang sulit hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap perubahan, permasalahan data pribadi, dan kebijakan yang belum mendukung adanya transformasi digital.

Namun pemerintah inggris melakukan beberapa langkah dalam proses transformasi digital, yakni melakukan perbaikan infrastruktur digital, pelatihan digital terhadap para pemangku kebijakan, serta melakukan perubahan mindset para agen birokrat untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan transformasi digital.

Sementara itu dari sektor swasta, Komite Tetap Program Prakarsa Baru Komunikasi dan Informatika, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), M. Fajrin Rasyid menyampaikan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung transformasi digital.

Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, melakukan training digital terhadap SDM aparatur, dan melakukan berbagai pengembangan aplikasi digital yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik.