LaporCovid-19: Pemerintah Seharusnya Perbaiki Data Kematian

Warga membawa nisan keluarganya di area pemakaman khusus COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (15/7/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Keputusan pemerintah menghapus indikator kematian dari penilaian situasi pandemi COVID-19 selama masa PPKM menuai banyak kritik dari kalangan masyarakat, ahli, maupun relawan.

Peniadaan indikator kematian ini diputuskan lantaran adanya permasalahan pada saat melaporkan data. Sehingga pengambilan keputusan menjadi terganggu karena data yang tak valid.

Menurut LaporCovid-19, hal tersebut seharusnya bukan jadi alasan bagi pemerintah. Seharusnya pemerintah memperbaiki data kematian yang ada. Bukan malah menghapusnya begitu saja.

"Ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat," tulis LaporCovid-19 dalam siaran pers, Rabu (10/8).

Dalam beberapa minggu terakhir, kasus harian nasional memang cenderung menurun walau masih fluktuatif. Namun, hal tersebut tak berlaku bagi kasus kematian yang masih ada di kisaran 1.000-an per hari. Bahkan per Selasa (10/8) kemarin, kasusnya kembali menyentuh di atas 2.000.

Data yang ada selama ini, menurut LaporCovid-19, masih belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Belum lagi dengan adanya sikap tak transparan pemerintah yang tak pernah mempublikasikan data kematian bagi orang yang statusnya probable.

"Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah. Pemerintah juga seharusnya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi," jelasnya.

Untuk itu, seharusnya pemerintah memperbaiki data yang bermasalah ini. Bukan malah tak menggunakannya sebagai bentuk evaluasi.

"Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3," tutupnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: