Larangan Siswi Memakai Hijab di India, Siapa Dalangnya?

Massa memegang plakat saat protes terhadap larangan hijab di beberapa perguruan tinggi, di negara bagian Karnataka, di Shaheen Bagh di New Delhi, India, Rabu (9/2/2022). Foto: Anushree Fadnavis/REUTERS

Larangan hijab membuat situasi di di Negara Bagian Karnataka, India, memanas. Protes terhadap aturan diskriminatif itu semakin luas terjadi.

Meski 12 persen dari populasi negara bagian itu menganut ajaran Islam, pemerintah setempat memberlakukan larangan memakai hijab di institusi pendidikannya.

Bagi aktivis kebebasan beragama, diskriminasi tersebut tidak semata-mata muncul begitu saja. Pemerintahan nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata (BJP) ialah udang di baliknya. Negara Bagian Karnataka dikuasai oleh BJP.

“Selama 30 tahun terakhir, kampus tidak mempermasalahkan hijab. Kenapa tiba-tiba jadi masalah, apa yang memicu ini?” tanya seorang mahasiswi perguruan tinggi di Kundapur, di Distrik Udupi, bernama Al-Rifaa.

Kelompok minoritas agama seperti Muslim dan Kristen telah menghadapi berbagai serangan dari kelompok sayap kanan di Karnataka. Bahkan, di bawah pemerintahan BJP, kepolisian tak sungkan melempar gas air mata ke kerumunan aksi demonstrasi damai yang memprotes larangan hijab.

“Kami tidak bisa melepas (hijab) begitu saja. Ini adalah pelecehan yang ditargetkan oleh pihak berwenang,” ujar Rifaa, seperti dikutip dari Al Jazeera.

BJP Dukung Larangan

Penindasan kelompok agama yang kian menggerogoti India memicu perdebatan tentang hak minoritas di India. Pemerintah BJP telah mengeluarkan sejumlah undang-undang lain yang diyakini menargetkan kelompok minoritas agama.

Aturan larangan hijab sudah berlaku Per 5 Februari 2022 lalu. Bila melanggar aturan itu, mereka akan kehilangan hak pendidikannya.

Mahasiswa perguruan tinggi Pra-Universitas pemerintah di kota Kundapur yang mengenakan jilbab tiba di kampus mereka di distrik Udupi di negara bagian Karnataka, India, Senin (7/2/2022). Foto: Dinesh Rayappana Matt/AFP

BJP berdalih murid sekolah seharusnya hanya menuntut ilmu dan bukan mengamalkan syariat agamanya.

“Lembaga pendidikan bukanlah tempat untuk mengamalkan agama seseorang. Mereka harus fokus pada pendidikan dan datang ke kampus untuk belajar bukan untuk menegaskan identitas,” ujar juru bicara BJP, Ganesh Karnik, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Karnik lantas menuduh sekelompok kecil murid lah yang melebih-lebihkan masalah itu. Otoritas setempat memerintahkan penyelidikan atas “kepentingan pribadi” yang menyokong tuntutan agar siswi yang berhijab dapat masuk sekolah.

Ia mencurigai adanya kepentingan politik di balik permintaan para siswi Muslim.

Amarah Organisasi HAM

Pemandangan murid-murid yang diusir dari sekolah membakar amarah komunitas lokal maupun internasional. Berbagai organisasi hak asasi menegaskan bahwa aturan tersebut melanggar hak siswi Muslim untuk mempraktikkan agama mereka dan mengakses pendidikan.

Mahasiswa dan aktivis pun naik pitam mendapati tindak diskriminasi yang mulai mengambil bermacam bentuk. Mereka dengan tegas menyebut larangan hijab sebagai apartheid agama.

Organisasi mahasiswa Muslim, Front Kampus India (CFI), pada Minggu (6/2) merilis pernyataan yang mengatakan larangan hijab adalah konspirasi nasional yang secara sistematis dieksekusi kelompok sayap kanan. Pernyataan itu menggarisbawahi, kelompok sayap kanan berupaya menghilangkan harkat manusia perempuan Muslim.

Sejumlah mahasiswa saat protes terhadap larangan jilbab di beberapa perguruan tinggi, di negara bagian Karnataka, di Kolkata, India, Rabu (9/2/2022). Foto: Rupak De Chowdhuri/REUTERS

Menyusul sejumlah pertentangan, seorang murid mengajukan protesnya terhadap larangan hijab ke Pengadilan Tinggi Karnataka di Ibu Kota Bengaluru. Pada Selasa (8/2), ia mengemukakan, pengenaan hijab merupakan hak dasar beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Kasus itu telah ditinjau, tetapi tampaknya pemerintah tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Alih-alih mencabut larangan, Ketua Menteri Karnataka Basavaraj Bommai dari BJP malah mengumumkan penutupan seluruh sekolah di negara bagiannya selama tiga hari.

“Saya mengimbau kepada semua siswa, guru dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi, serta masyarakat Karnataka, untuk menjaga perdamaian dan kerukunan,” kata Bomai dalam sebuah cuitan di Twitter.

Akar Diskriminasi Agama

Sejumlah kritikus berpendapat, persekusi terhadap kelompok minoritas berakar dari pemerintahan PM Narendra Modi. Pelantikan Modi pada 2014 membuat kelompok supremasi Hindu menjadi lebih lancang. Mereka berupaya melemahkan fondasi sekuler India.

Walau didera kritik, Modi bersikeras membela diri. Ia membantah tuduhan dari berbagai sisi. Modi mengatakan, kebijakan ekonomi dan sosial yang ia buat justru menguntungkan seluruh warga negaranya.

Pembelaannya tentu dianggap bualan belaka. Sebab, pemerintah BJP melanggengkan diskriminasi minoritas agama pada tingkat federal maupun negara bagian.