Lawrence Siburian: Rapat DPD-Airlangga Tak Mengikat, Lompat Indah Kalau Munaslub

1 Agustus 2023 13:30 WIB
ยท
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/7/2023). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/7/2023). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Sebanyak 38 DPD berkumpul di Bali menegaskan dukungan kepada Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dan menolak isu Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).
ADVERTISEMENT
Senior Golkar yang mendorong Munaslub, Lawrence Siburian, menilai pertemuan berjudul silaturahmi di Bali bukanlah forum resmi Golkar yang hasilnya mengikat DPD-DPD.
"Itu kesepakatan ngopi-ngopi karena tidak ada dalam aturan organisasi. Kalau dikumpulin ketum ya DPD datang. Apakah di situ ada keputusan? Enggak ada. Dan itu tidak mengikat," ucap Lawrence, Selasa (1/8).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berfoto dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia saat melakukan pertemuan di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/7/2023). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO
Lawrence mengaku menjalin komunikasi dengan DPD-DPD. Mereka masih tiarap karena suara-suara Munaslub mengancam pencalegan mereka.
"Ketua DPD itu kita bicara. Kalau ada Munaslub ya mereka akan lompat indah semua. Itu sudah karakter Golkar. Kita sudah matang berorganisasi, kita hormati kalau misal dipanggil ya datang. Kalau nanti ada Munas pasti semua ikut," tuturnya.
Lawrence menjelaskan saat ini Munaslub bisa terjadi kalau Airlangga mundur atau tersangkut masalah hukum di Kejagung.
ADVERTISEMENT
"Kita punya data apa yang dilakukan sudah dianalisis dan jangan kasus ini dipolitisasi dan kriminalisasi. Ini penegakan hukum. Karena begitu Pak Airlangga jadi ketum, pidato pertama dia akan berantas korupsi," pungkasnya.